<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Terkait apa hukum melihat HP orang tanpa izin perlu dilihat dulu secara kasuistik dalam tujuan apa dan dilakukan dengan cara seperti apa. Misalnya data pribadi atau file yang tersimpan dalam HP akan disebarluaskan, disalahgunakan, atau dilakukan dengan cara menjebol sistem pengamanan, dan lain-lain.

Sepanjang penelusuran kami, perbuatan pelaku ini dapat dijerat pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> serta perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana bunyi pasalnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Melihat HP Orang Lain Tanpa Izin

Akta notaris adalah produk dari pejabat publik. Oleh karenanya, penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah. Selain itu, menurut Penjelasan Umum <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004">UU 30/2004</a>, akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Asas Praduga Sah Pada Akta Notaris

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Deskripsi tugas seorang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar di berbagai pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_37_2004" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a>. Namun yang paling fundamental, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah menyunting dengan cara menambah atau mengurangi isi dokumen yang telah dipindai ke komputer, lalu setelah itu difotokopi (digandakan).

Isi dokumen yang diubah tersebut adalah berupa Kartu Keluarga, slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter yang kemudian digunakan untuk mengurus keperluan. Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, dapat pula dikenakan tindak pidana pemalsuan data pribadi. Apa ancaman hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Nekat Buat KK Palsu, Ini Jerat Hukumnya! 

Penyelenggara&nbsp;fintech&nbsp;memiliki kewajiban dalam memproses data pribadi seperti adanya persetujuan menggunakan/memproses data pribadi serta tersedianya mekanisme autentifikasi, verifikasi, dan validasi untuk mengakses atau memproses data pribadi maupun transaksi keuangan.

Lantas, bagaimana jika penyelenggara fintech melakukan pelanggaran atas pemrosesan data pribadi? Apa langkah hukum yang dapat ditempuh?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Saham sebagai benda bergerak pada dasarnya dapat dihibahkan. Namun dalam melakukan hibah saham, lebih lanjut harus diperhatikan ketentuan dalam hukum perseroan tentang peralihan hak kepemilikan pada saham.

Dalam melakukan hibah saham, jika anggaran dasar PT mengatur pemindahan hak atas saham harus ada penawaran kepada pemegang saham lainnya, maka ketentuan ini berlaku juga untuk hibah.

Lantas, bagaimana syarat dan prosedur hibah saham?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Syarat dan Prosedur Hibah Saham

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>, perusahaan e-commerce&nbsp;yang Anda maksud merupakan bagian dari pengendali data pribadi yang penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Lalu bagaimana jika terjadi kegagalan perlidungan data pribadi seperti hacking? Apakah konsumen selaku subjek data pribadi dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak e-commerce secara non litigasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Non Litigasi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Memberikan review yang isinya berupa pendapat atau tanggapan sebenarnya merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Namun, konsumen saat memberikan review produk atau jasa sebaiknya mengindahkan etika review. Apa saja? Lalu apakah memberikan review negatif dapat diadukan pasal pencemaran nama baik?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa

Beranda

Home

online

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#online