Ilustrasi daerah otonom. Sumber: pexels.com

Daerah otonom dan otonomi daerah adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. Lalu apa bedanya?

Daerah Otonom dan Perbedaanya dengan Otonomi Daerah

Ilustrasi pemungutan suara. Foto: RES

Setidaknya terdapat empat jabatan kenegaraan maupun daerah yang perlu diisi lewat mekanisme elektoral pasca terbentuknya tiga daerah otonomi baru di Papua.

Kompleksitas Tata Kelola Elektoral pada 3 Daerah Otonomi Baru di Papua

Kemunculan gagasan negara serikat menurut dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (a highly centralized government), juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil.

Padahal, berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar 1945</a> (&ldquo;UUD 1945&rdquo;) bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (&ldquo;NKRI&rdquo;) diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing.

Dalam perspektif UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan daerah mengatur kewenangannya secara lebih otonom. Tetapi jaminan konstitusional tersebut mengalami &rsquo;reduksi&rsquo; makna karena berbagai regulasi yang lahir belakangan justru mengarah kepada sentralisasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah khusus dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki perbedaan pelaksanaan otonomi daerah dengan daerah-daerah lainnya, yang merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara. Pemerintahan DKI Jakarta diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26900/nprt/918/undangundang-nomor-29-tahun-2007/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia</a>. Hal ini yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta dalam praktek penyelenggaraan pemerintahannya berbeda dengan Provinsi lainnya yang ada di Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apa saja perbedaannya? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung

Foto: Humas MPR

Setidaknya terdapat tiga masalah yang perlu dibenahi dan diurai dari otonomi daerah.

Agun Gunandjar: Otonomi Daerah Harus Perkuat NKRI

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
�
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
�
Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.
�
Penjelasan lebih lanjut dan contoh tugas pembantuan dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
�
</td>

Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah

Prof JE Sahetapy. Foto: RES

Tidak tahu kapan jatuh ke dasar jurang.


Ketua KHN: Perkembangan Hukum Ibarat ‘Turun Gunung’


Dalam rangka hari otonomi daerah, penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dihidupkan lagi. Penilaiannya tidak terfokus pada satu aspek saja.

Sepuluh Daerah Terima Parasamya Purnakarya Nugraha

Beranda

Home

otonomi-daerah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#otonomi daerah