<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Gudang berikat digunakan untuk menimbun barang impor yang dapat disertai dengan kegiatan pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (<em>kitting</em>), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.<br />
<br />
Lantas, dapatkah dalam satu gudang berikat menimbun barang lokal dan barang impor?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Dapatkah Menimbun Barang Impor dan Lokal di Gudang Berikat?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kawasan Ekonomi Khusus (&ldquo;KEK&rdquo;) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang menyelenggarakan <strong>fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam penyelenggaraannya, dibentuk <strong>Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan administrator</strong>. Lantas apa saja fasilitas dan kemudahan KEK yang diharapkan mampu mempercepat perkembangan daerah ini?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kemudahannya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Yayasan milik warga negara asing yang mengimpor material bangunan dan bahan pokok makanan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17227/node/664/uu-no-10-tahun-1995-kepabeanan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26069" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini. &nbsp;</div>


Sanksi Pelanggaran Ketentuan Impor oleh Yayasan Milik Asing

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ketentuan Antidumping tercantum dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 18 dan Pasal 19 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17227/nprt/664/undangundang-nomor-10-tahun-1995" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan</a> (�UU 10/1995�) sebagaimana telah diubah dengan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26069/nprt/825/undangundang-nomor-17-tahun-2006" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan</a> (�UU 17/2006�). Bab IV UU 17/2006 berjudul Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan, sedangkan Bagian Pertama bersubjudul Bea Masuk Antidumping. Pasal 18 dan Pasal 19 UU 10/1995 mengatur sebagai berikut:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><em>Pasal 18 UU 10/1995</em></strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:</em></div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div><em>harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><em>impor barang tersebut:</em></div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><em>menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><em>mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><em>menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.</em></div>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><em>Pasal 19 UU 10/1995</em></strong></div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div><em>Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.</em></div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div><em>Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).</em></div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk membuktikan adanya dumping terhadap suatu produk, perlu diketahui bahwa Bea Masuk Antidumping dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Asas-Asas Antidumping

Ilustrasi: BAS

Adapun barang ekspor yang akan dibawa kembali oleh penumpang, diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Saat ke Luar Negeri, Ini Barang Ekspor yang Wajib Diberitahukan ke Bea Cukai

Foto: RES

Uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa minimal Rp100 juta wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

Mengintip Isi PP Terkait Bawa Uang Tunai Keluar-Masuk Indonesia

Logo Bea Cukai. Foto: www.beacukai.go.id

Ingat, kebijakan ini hanya berlaku untuk bisnis tertentu. Apa saja?

Fasilitasi Perdagangan, Bea Cukai Berlakukan Deklarasi Inisiatif

Beranda

Home

pabean

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pabean