<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Perbuatan menyalin data pribadi yang tersimpan dalam ponsel dan flashdisk tanpa izin merupakan perbuatan pidana yang bisa dijerat pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> beserta perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>.

Kemudian apabila dari penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan untuk pencemaran nama baik, perbuatan ini bisa dijerat <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> dan/atau UU ITE dan perubahannya bila dilakukan di media sosial atau internet. Bagaimana bunyi jerat pidananya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Menyalin Data Pribadi Orang Lain Tanpa Hak, Ini Pidananya

Terkait tata cara penyampaian tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) memang benar merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat (6) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5624d4645e88d?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkeu_184_2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permenkeu 184/PMK.03/2015</a>. Namun apakah tanggapan tertulis itu hanya bisa disampaikan secara langsung dengan datang ke kantor pajak atau bisa disampaikan melalui jasa ekspedisi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Kirim Tanggapan atas SPHP via Ekspedisi?

Untuk menentukan apakah tanah dan/atau bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (&ldquo;BPHTB&rdquo;), maka harus dilihat terlebih dahulu dasar transaksi kedua belah pihak.

Sebab pada prinsipnya BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum salah satunya jual beli sebagaimana Anda sebutkan. Lalu, apakah hak guna bangunan (HGB) juga dikenai BPHTB?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Hak Guna Bangunan Dikenakan BPHTB?

Pajak yang dikenakan saat makan di restoran yang Anda maksud kini disebut dengan istilah&nbsp;Pajak Barang dan Jasa Tertentu (&ldquo;PBJT&rdquo;) yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dulunya pajak ini disebut dengan istilah pajak restoran.

Namun ada beberapa tempat makan yang dikecualikan dari objek PBJT atau pajak restoran tersebut. Apa saja kriteria tempat makan yang dikecualikan? Bagaimana cara hitung PBJT?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran

Pajak kendaraan bermotor (&ldquo;PKB&rdquo;) terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor&nbsp;yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar sekaligus di muka. Bagaimana bunyi aturan selengkapnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara.


DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Kejaksaan

Ilustrasi: BAS

Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria.

DJP Terima Rp8,69 Triliun dari PPN PMSE

Potensi pasar karbon yang cukup besar, namun belum tersedianya infrastruktur pasar karbon di dalam negeri, menimbulkan risiko perebutan pasar karbon di negara lainnya. Sangat disayangkan jika potensi pasar karbon akhirnya lari keluar negeri.

Pemerintah Diminta Percepat Pengembangan Pasar Karbon di Indonesia

Beranda

Home

pajak

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pajak