<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p>Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_26_2000">UU Pengadilan HAM</a>.</p>

<p>Sementara itu, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang mana merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tugas dan kewenangan dari pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat.</p>

<p>Lalu, bagaimana perbedaan antara pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM? Kemudian, bagaimana mekanisme peradilannya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>
</div>


Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Foto: Istimewa

Pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga dan mencegah keberulangan, serta untuk terus mendorong penyelesaian yudisial guna memutus impunitas.

6 Rekomendasi Komnas Perempuan Soal Pernyataan Presiden Tentang Pelanggaran HAM Berat

Ilustrasi Pengadilan  HAM

Keadilan bagi korban hanya bisa terpenuhi jika ada pengungkapan kebenaran, ajudikasi terhadap pelaku, reformasi institusional, dan pemenuhan hak-hak korban.

3 Alasan PBHI Menolak Pernyataan Presiden Jokowi Soal Pelanggaran HAM Berat

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Foto: Istimewa

Karena sikap pemerintah selama ini dinilai tidak serius dalam merespon berbagai kasus pelanggaran HAM. Pengakuan dan penyesalan tersebut harus dibuktikan secara konkrit melalui proses hukum, tindakan dan keputusan-keputusan strategis.

5 Alasan YLBHI/LBH Ragukan Pernyataan Presiden Soal Pelanggaran HAM Berat

Melihat daftar pelanggaran HAM berat di Indonesia, rencana pemberlakuan jalan berbayar di DKI Jakarta perlu dintinjau ulang, dan Soemadipradja & Taher (S&T) mengumumkan promosi 2 Associate Partner.

Penyidikan Tunggal OJK Dipersoalkan Hingga Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Massa aksi pro demokrasi dan mahasiswa Papua se-Jawa-Bali menggelar demonstrasi di kawasan Gambir, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto Ilustrasi: RES

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. 

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: RES

Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa di Indonesia. Pemerintah akan berupaya memulihkan hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: Istimewa 

Pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat itu seharusnya dibarengi dengan upaya mengadili para pelakunya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. 

Tanggapan Amnesty International Terkait Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat 

Beranda

Home

pelanggaran-ham-berat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pelanggaran ham berat