Ilustrasi sidang MK. Foto: RES

Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang MK mengatur Jabatan Hakim Konstitusi sampai umur 70 Tahun.

Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK

Undang-undang memberikan dua pilihan cara untuk pemberhentian seseorang yang berstatus anggota Polri. Pertama, lewat pemberhentian dengan hormat dan yang kedua lewat cara pemberhentian tidak dengan hormat.

Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Karena Anda menanyakan tata cara pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (�BUMD�) di Jakarta maka aturan yang menjadi rujukan adalah <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7d6a0c1afeb/node/659/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta-no-5-tahun-2018-tata-cara-pengangkatan-dan-pemberhentian-direksi-badan-usaha-milik-daerah-dan-perusahaan-patungan" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan</a> (�Pergub DKI Jakarta 5/2018�). Pergub DKI Jakarta 5/2018 menyebutkan bahwa tata cara pemberhentian Direksi pada sebuah BUMD mengacu pada peraturan perundang-undangan.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Peraturan yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi adalah <strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> (�UUPT�) </strong>dan<strong> <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a6afadde2028/node/71/pp-no-54-tahun-2017-badan-usaha-milik-daerah" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</a></strong> <strong>(�PP 54/2017�)</strong>.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Dalam konteks pertanyaan Anda mengenai aturan apa yang menjadi rujukan dalam pemberhentian Direksi BUMD berdasarkan Pergub DKI Jakarta 5/2018, peraturan yang menjadi rujukan adalah PP 54/2017 dan/atau UUPT, bergantung dari apa jenis BUMD tersebut.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">BUMD terdiri dari 2 (dua) yaitu <strong>Perusahaan Umum Daerah </strong>dan<strong> Perusahaan Perseroan Daerah</strong>. Berdasarkan PP 54/2017, <strong>Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan oleh</strong> Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (<strong>KPM</strong>). Sedangkan <strong>Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS</strong>. Mengenai RUPS pada BUMD ini sendiri, PP 54/2017 <strong>merujuk pada</strong> <strong>UUPT</strong>.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Ini berarti untuk pemberhentian Direksi pada Perusahaan Umum Daerah, yang menjadi rujukan hanya PP 54/2017. Sedangkan pemberhentian Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi rujukan adalah PP 54/2017 dan UUPT.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
</td>

Pemberhentian Direksi BUMD di DKI Jakarta

Sanksi Bagi Anggota DPR yang Sering Tidak Hadir Bertugas 

Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma

Mengapa Kepala Daerah Terpilih yang Jadi Tersangka Tetap Dilantik?

Upaya Hukum Jika Dipecat karena Menunaikan Ibadah Haji

Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi

Beranda

Home

pemberhentian

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pemberhentian