Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pakta integritas adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lantas, apa isi pakta integritas dan pengawasan pelaksanaannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Lantas, apa saja ciri-ciri BUMD lainnya yang membedakan dengan badan usaha lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ciri-Ciri BUMD: Dari Pengertian Hingga Asal Modalnya

Kewajiban penyerahan PSU kepada pemda diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Tak Kunjung Diserahkan ke Pemda, Pengelolaan PSU Komplek Perumahan Tuai Konflik

Riza Prayudhia selaku VP Corporate Secretary and Communication PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Dalam pembangunan infrastruktur, peran advokat dibutuhkan pemerintah daerah khususnya dalam menyiapkan proyek dengan memperhatikan sejumlah aspek hukum yang ada di dalamnya.
 


Peran Advokat untuk Membantu Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Pendampingan Pemda

Ilustrasi upah 

Upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp4.901.798, naik 5,6 persen atau Rp259.944 dari UMP Tahun 2022.

Terbit Kepgub, Ini Besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2023

Ilustrasi 

Khususnya dalam rangka memberikan pendampingan dan pengawasan penggunaan belanja tidak terduga akibat penyesuaian harga BBM supaya tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

Empat Langkah Kejaksaan Bantu Pemda Kendalikan Inflasi

Perlu ditingkatkan kesadaran tanggung jawab dan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk pencapaian target Kebijakan Energi Nasional dan transisi energi. 

Pengembangan Energi "Hijau" Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Aktivitas ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat hari pertama kerja seusai libur Lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Hari Pertama Kerja, ASN di Jakarta Kembali Ngantor dengan Kapasitas 75 Persen

Beranda

Home

pemda

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pemda