Rumusan kekerasan seksual akan lebih luas dari yang dikenal selama ini dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jangkauannya meliputi perbuatan cabul dalam KUHP.

RUU TPKS dan Rumusan Kekerasan Seksual yang Lebih dari Sekadar Perbuatan Cabul

Ilustrasi: Hol

Dalam kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang dilakukan salah seorang guru di sebuah boarding school di Cibiru, Bandung, layak mendapatkan hukuman seberat-beratnya atau hukuman maksimum. Bahkan dapat diancam tambahan hukuman kebiri. 

“Jerat” Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak 

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemerkosaan terhadap anak dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) maupun <a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> (&ldquo;UU Perlindungan Anak&rdquo;) dan perubahannya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun perlu diperhatikan, karena dalam pertanyaan Anda menyatakan bahwa pemerkosaan tersebut masih bersifat dugaan, untuk itu bisakah oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bersangkutan diberhentikan karena melakukan perbuatan pidana berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Oknum ASN Diduga Perkosa Anak Sendiri, Bisakah Dipecat?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, setiap orang <strong>wajib merahasiakan</strong> identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika dilanggar, maka yang bersangkutan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500juta rupiah. Lalu, bagaimana jika perbuatan pembocoran identitas tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Identitas Anak Korban Tindak Pidana Wajib Dirahasiakan, Ini Sanksi Jika Dilanggar

Hukumnya memiliki KTP dan KK ganda demi mendaftar kerja hingga bentuk-bentuk tindak pidana korupsi juga diulas dalam Klinik Hukumonline.

Kontroversi ‘Sengaja’ vs ‘Ga Sengaja’, hingga Pandangan Prof. Eddy atas Kebiri Kimia dan Pemasangan Chip

Ilustrasi kejahatan seksual. Ilustrator: BAS

Nyaris tidak bisa dipidana. Indonesia belum memiliki regulasi lengkap mengenai kejahatan seksual terhadap jenis kelamin yang sama.

Reynhard Sinaga Dipenjara Maksimal 9 Tahun Jika ‘Beraksi’ di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kepala Desa diberhentikan apabila memenuhi alasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582193e7c3ca2/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-82-tahun-2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a30f45b245a7" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</a>, yang, di antaranya, jika melanggar larangan bagi kepala desa atau tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu, apakah meniduri perempuan yang telah bersuami dapat dijadikan alasan lain untuk memberhentikan seorang kepala desa?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pemberhentian Kades yang Gemar Berbuat Zina

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan &ldquo;<em>chip</em>&rdquo; telah diatur dalam Pasal 81 ayat (7) dan<em> </em>Pasal 82 ayat (6) <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a>. Tindakan ini dapat dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pula tindakan pemerkosaan sebagaimana yang Anda maksud, meskipun dengan kondisi-kondisi tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini</div>


Mengenal Hukum Pemasangan <i>Chip</i> bagi Pemerkosa Anak

Beranda

Home

pemerkosaan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pemerkosaan