LBH Jakarta Sorot 3 Persoalan Wacana Pemberlakuan Jalan Berbayar
Seperti minimnya partisipasi masyarakat bermakna hingga mempersulit kelompok ekonomi lemah. Dalam si...
LBH Jakarta Sorot 3 Persoalan Wacana Pemberlakuan Jalan Berbayar
Seperti minimnya partisipasi masyarakat bermakna hingga mempersulit kelompok ekonomi lemah. Dalam s...
LBH Jakarta Sorot 3 Persoalan Wacana Pemberlakuan Jalan Berbayar
Seperti minimnya partisipasi masyarakat bermakna hingga mempersulit kelompok ekonomi lemah. Dalam s...
LBH Jakarta Sorot 3 Persoalan Wacana Pemberlakuan Jalan Berbayar di Jakarta
Seperti minimnya partisipasi masyarakat bermakna hingga mempersulit kelompok ekonomi lemah. Dalam s...
Keharusan Melibatkan Publik dalam Penyusunan Raperda DKI Jalan Berbayar
Karena menjadi sebuah keniscayaan pelibatan publik secara bermakna agar kebijakan ini berjalan baik ...
Penyidikan Tunggal OJK Dipersoalkan Hingga Daftar 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Melihat daftar pelanggaran HAM berat di Indonesia, rencana pemberlakuan jalan berbayar di DKI Jakart...
Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Rencana Pemberlakuan Jalan Berbayar
Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) sudah dibahas bersama Bapemperda DPRD DKI...
KPK Minta Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Risiko Korupsi APBD
Lantaran Pemprov DKI Jakarta merupakan provinsi dengan APBD tertinggi mencapai Rp 80 triliun.