Melihat Penerapan Syarat Restorative Justice di Kejaksaan
Restorative justice tidak berlaku untuk perkara yang sulit dikembalikan seperti keadaan semula seper...
Perlu Pendekatan Berbeda dalam Penanganan Konflik Papua
Akibat dampak dari pendekatan keamanan yang selalu digunakan untuk menangani persoalan di papua, mul...
Menakar Sanksi Berat 'Pengadil' Bila Terbukti Korupsi
Dalam hukum pidana, terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan dapat menjadi alasa...
Kembangkan Aplikasi Penunjukan Majelis, MA Gunakan Artificial Intelligence
Harapannya, penggunaan AI ini bisa menghilangkan potensi dugaan pihak berperkara atau publik bahwa m...
Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum
Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya represif adalah ...
9 Perkara 'Viral' Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Sepanjang 2022
Beberapa diantara perkara yang menjadi sorotan masyarakat ialah perkara terkait Yayasan Aksi Cepat T...
Sepanjang 2022, MA Terbitkan 6 Perma Terkait Penanganan Perkara
Mulai dari Perma No.1 Tahun 2022, Perma No.2 Tahun 2022, Perma No.3 Tahun 2022, Perma No. 6 Tahun 20...
Insentif Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Penanganan COVID-19
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhada...