<p>Benar, terhadap perjanjian lisensi kekayaan intelektual wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan secara tertulis. Tak hanya dicatat, perjanjian lisensi tersebut juga harus diumumkan.</p>

<p>Jika <u>perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan diumumkan,</u> maka perjanjian tersebut <u>tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.</u></p>

<p>Lantas, bagaimana prosedur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


3 Langkah Pengajuan Pencatatan Perjanjian Lisensi

Ilustrasi alur permohonan paten. Ilustrator: UCUP

Kehati-hatian dalam memilih jenis perlindungan KI sangat menentukan seperti apa dan selama apa keuntungan perlindungan yang dapat diperoleh.

Apa Beda Paten dan Rahasia Dagang? Penjelasan Ini Perlu Anda Simak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengusaha yang bermaksud menyewa tempat untuk dijadikan gudang harus mengajukan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagai bukti pendaftaran, dan bukan izin. Selain itu, gudang tersebut pada dasarnya tidak boleh sekaligus menjadi tempat pengemasan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5732ed83bd7ec/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-16-m-dag-per-3-2016-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang</a> yang menyatakan bahwa gudang digunakan khusus sebagai tempat untuk penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam perspektif perpajakan, gudang sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai kantor cabang, sepanjang tidak menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis bagi pengusaha. Contoh lainnya, ketentuan tentang badan usaha tetap dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/undangundang-nomor-36-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</a> sejak semula telah membedakan kedua entitas tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Seputar Pendaftaran Gudang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pendirian suatu perguruan tinggi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah akreditasi. Mengenai ketentuan penerbitan akreditasi terhadap pendirian perguruan tinggi sebelum berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt504716e4cc717/undang-undang-nomor-12-tahun-2012" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</a>, mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/node/20/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikan-nasional" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</a> dan peraturan pelaksananya. Atas ketentuan tersebut, masing-masing perguruan tinggi harus memperoleh akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi terlebih dahulu dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Masalah Syarat Akreditasi Program Studi dalam Pendaftaran CPNS

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sejak diterbitkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d440ea621a76/node/534/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-9-tahun-2019/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik</a>, pelayanan pendaftaran hak tanggungan dan layanan lainnya dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik bernama &ldquo;Sistem HT-el&rdquo;. Pelaksanaan Sistem HT-el ini diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan data pendukung.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Langkah yang harus Anda tempuh sebelum mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik bersangkutan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selanjutnya sebagai syarat pendaftaran, berkas yang harus Anda lengkapi salah satunya adalah melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Langkah Jika Ingin Daftar CPNS Tetapi Tergabung Keanggotaan Parpol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek karena melakukan pendaftaran merek tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Kalaupun ada persyaratan wajib mendaftarkan merek, hal tersebut adalah bagian dari perjanjian dengan pihak perusahaan yang memproduksi barang <em>private label</em> ataupun pihak yang memasarkan produk tersebut, contohnya Amazon.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sama halnya dengan produk lain yang bukan merupakan <em>private label</em>, perlindungan merek memiliki fungsi sebagaimana tersebut di atas. Apabila pemilik produk <em>private label</em> tidak mendaftarkan mereknya, maka resiko terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain tidak terlindungi secara hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bagaimana proses pendaftaran <em>private label</em>? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Apakah <i>”Private Label”</i> Wajib Didaftarkan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hak atas Merek diperoleh <strong>setelah Merek tersebut terdaftar</strong>, yakni setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) untuk diterbitkan sertifikat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kalaupun Merek yang Anda mohonkan telah terdaftar, <strong>bukan berarti Anda lolos dari kemungkinan gugatan pembatalan</strong>. Pasal 76 ayat (1)<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a> (&ldquo;UU MIG&rdquo;)<strong> </strong>menyebutkan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan) berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU MIG.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Proses Pendaftaran Merek dan Gugatan Pembatalannya 

Beranda

Home

pendaftaran

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pendaftaran