<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan&nbsp;<strong>orang asing</strong>&nbsp;di wilayah Indonesia&nbsp;dilakukan atas dasar<strong> izin tertulis</strong>&nbsp;dari&nbsp;<strong>instansi pemerintah yang berwenang</strong>. Siapa instansi yang dimaksud? Adakah sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Pemberian Surat Izin Penelitian bagi Orang Asing

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Karena Anda menyebutkan perizinan penelitian di DKI Jakarta, maka kami berpedoman pada&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f66e12928a67/nprt/659/peraturan-gubernur-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-no-47-tahun-2011-pedoman-pelayanan-izin-penelitian" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Pergub DKI Jakarta 47/2011</a>. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memperoleh izin dari dari&nbsp;gubernur&nbsp;bila akan melaksanakan&nbsp;penelitian meliputi 2 kota/kabupaten administrasi atau lebih dan izin dari&nbsp;walikota/bupati&nbsp;bila penelitian dilakukan&nbsp;di 1 kota/kabupaten administrasi.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Kemudian Anda memerlukan juga permohonan rekomendasi yang diajukan kepada<strong>&nbsp;</strong>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (&ldquo;Kesbangpol&rdquo;) Provinsi DKI Jakarta&nbsp;atau Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi&nbsp;dengan memperhatikan cakupan kota/kabupaten administrasi yang jadi tempat penelitian. Lalu, apabila penelitian sudah selesai, wajibkah hasilnya diserahkan?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>&nbsp;</strong></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Surat Izin Penelitian Mahasiswa di Jakarta Diajukan ke Siapa?

Narasumber pada Sosialisasi Pelatihan Menulis Artikel Populer Ilmiah sebagai Luaran Pengabdian Masyarakat, Selasa (21/6/2022).

Mulai dari mengetahui kapan waktu untuk menulis, adanya berita terkini, informasi ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, dan menawarkan perspektif baru kepada publik berdasarkan riset. 

Tips Menulis Artikel Populer Ilmiah bagi Kalangan Hukum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai <strong>pengaburan informasi identitas saksi korban </strong>untuk putusan yang memuat perkara asusila sebagaimana yang Anda alami. Sehingga di sini kami beranggapan terjadi kelalaian Mahkamah Agung dalam mengelola putusan terkait kasus Anda dalam sistem elektronik miliknya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, <a href="https://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/07/10/sarana-publikasi-karya-ilmiah-mahasiswa/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa</a><strong> mewajibkan </strong>setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa <strong>harus dipublikasikan </strong>melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sepanjang penelusuran kami, dasar hukum penyelenggaran Kuliah Kerja Nyata (&ldquo;KKN&rdquo;) memang tidak disebutkan secara eksplisit pada berbagai peraturan perundang-undangan. Namun merujuk pada <a href="https://belmawa-dev.ristekdikti.go.id/kuliah-kerja-nyata-kkn-kebangsaan/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pedoman KKN Kebangsaan Tahun 2018</a> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, KKN merupakan bentuk penerapan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2)<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/node/538/undangundang-nomor-20-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</a> menyebutkan bahwa pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi otonomi/kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tanggung Jawab Universitas Atas Kejadian Horor Saat KKN

Ilustrator: BAS

​​​​​​​Prosedur birokrasi menghambat penelitian.

KPPOD Tawarkan 2 Opsi Soal Izin Penelitian

​​​​​​​Seharusnya pendaftaran SKP bukan di Kemendagri, tapi kementerian sektoral yang erat kaitannya dengan data-data yang akan diteliti.

Polemik Permendagri SKP Dinilai Bukti Buruknya Pengelolaan Peraturan

Diseminasi hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Kamis (23/11). Maftuh (paling kanan), dan Syprianus (nomor dua dari kiri). Foto: MYS

Revisi UU Kepailitan perlu diharmonisasi dengan perundang-undangan lain.

Aplikasi Pendaftaran Kurator, Pintu Masuk Menata Ulang Regulasi Kepailitan

Beranda

Home

penelitian

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penelitian