Ilustrasi dispensasi perkawinan. Foto: pexels.com

Tidak semua dispensasi nikah diterima, tetapi ada juga yang ditolak.

Berbagai Pertimbangan Hakim di Perkara Dispensasi Nikah

Ada kondisi tidak harmonis dari berbagai norma yang mengatur peralihannya. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, hingga Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung tidak selaras satu sama lain. Bahkan para Hakim PTUN belum terlihat siap melaksanakan kewenangan mengadili terbaru ini.

Mengurai Benang Kusut Onrechtmatige Overheidsdaad di Bawah Kewenangan PTUN

Dialog Strategis untuk Percepatan Pembaruan Peradilan di Indonesia

Dalam praktik pengadilan kini dikenal domisili elektronik. Dalam hukum perdata, domisili sangat penting demi kepastian hukum.

Domisili, Tempat Tinggal, Alamat dan Domisili Elektronik

Penerapan dwangsom di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara masih menghadapi sejumlah persoalan karena hingga kini peraturan teknisnya belum terbit. Apa saja persoalan hukumnya?

Dwangsom Sebagai Sarana Memaksa Kepatuhan Pejabat Pemerintahan

Ketua Umum INI Yualita Widyadari dan Dosen FHUI Neng Djubaedah. Foto: FKF

Masih terdapat sejumlah permasalahan dalam hukum waris Islam, dari masalah poligami, anak hasil kloning, hingga kewenangan membuat surat keterangan waris.

Problematika Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia

<p>Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (&ldquo;KPKNL&rdquo;).</p>

<p>Dalam hal pembeli membeli rumah yang dilelang eksekusi melalui KPKNL, <strong>penjual bertanggung jawab sepenuhnya&nbsp;</strong><strong>terhadap&nbsp;</strong><strong>segala permasalahan&nbsp;</strong><strong>hukum</strong>, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan Tata Usaha Negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Lelang di KPKNL

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya, <strong>setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan</strong>, salah satunya yaitu Akta Kematian. Di sisi lain, setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jika dokumen kematian tersebut baru diurus setelah bertahun-tahun sejak kematian, bagaimana ketentuannya? Bisakah Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Kematian?</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Kematian oleh Kelurahan

Beranda

Home

penetapan-pengadilan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penetapan pengadilan