Pengakuan adalah salah satu alat bukti (bewijsmiddel) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.

Kekuatan dan Kelemahan Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata

Ilustrasi korban penyiksaan. Ilustrator: HGW

Ke depan, penyiksaan selama penyidikan perlu ditegaskan sebagai tindak pidana.

Penyiksaan Saat Penyidikan Justru Menguntungkan Orang Bersalah, Kok Bisa?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya menurut Pasal 139 <span style="color:blue"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)" style="color:blue; text-decoration:underline">Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) tentang Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.)</a></u></span>, <strong>menjadi</strong> <strong>saksi memang merupakan sebuah kewajiban hukum</strong> bagi setiap orang, tetapi <strong>dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (harus)</strong>.<strong> </strong>Keadaan tersebut adalah pada saat:</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div>Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hanya kedua faktor di atas yang dapat membebaskan seorang yang cakap dari kewajiban menjadi saksi. Di luar keadaan tersebut, setiap orang yang cakap jadi saksi, wajib menjadi saksi dalam perkara perdata. Bagi yang tidak menaatinya, dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan negara.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun pada praktiknya menurut salah seorang ahli, memang sering disalahpahami dan salah diterapkan oleh para hakim bahwa untuk menjadi saksi dalam perkara perdata, bukan kewajiban hukum sehingga seseorang tidak dapat dipaksa menjadi saksi di perkara perdata. Oleh karena itu, menjadi saksi pada perkara perdata sifatnya sukarela, tergantung kepada saksi yang bersangkutan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Wajibkah Menjadi Saksi Pada Perkara Perdata?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan hakim merupakan jenis dari persangkaan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbedaan mendasar antara keduanya itu adalah <strong>persangkaan undang-undang</strong> berdasarkan ketentuan khusus dari undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu, sedangkan <strong>persangkaan hakim</strong> adalah persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</p>
</td>

Perbedaan Persangkaan Undang-Undang dengan Persangkaan Hakim

Ilustrasi sidang perdata dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat. Foto: MYS

Hubungan perdata dalam lingkup bisnis makin banyak dibangun dengan basis elektronik. Hukum acara tak mungkin mengabaikan perkembangannya.

Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Pengurus dan pendiri Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Foto: NEE

Pekerjaan auditor hukum lebih luas, tak sekadar legal due diligence.

Sertifikasi Auditor Hukum Diakui Pemerintah

Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan. Foto: RES. 

Kubu Luhut MP Pangaribuan sebut kubu Fauzie 'ketiban pulung'.

PERADI Fauzie Diakui IBA, Kubu Juniver: Ini Menyesatkan

Pemerintah pusat dan daerah dituntut punya terobosan.

Pengakuan Wilayah Adat Perlu Dipercepat

Beranda

Home

pengakuan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pengakuan