<p>Sebelum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;), pemberi kerja harus memperhatikan ketentuan maupun kewajiban yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> dan peraturan turunannya. Lantas, adakah ketentuan perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?

Partner SSEK Indonesian Legal Consultant, Stephen I Warokka saat Webinar Hukumonline 2022 bertajuk 'Penerapan Tata Cara Penggunaan TKA Berdasarkan Peraturan Terbaru', Kamis (24/2/2022). Foto: Ady 

Antara lain direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; serta TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti.  



TKA Pengampu 3 Jenis Pekerjaan Ini Tidak Perlu Pengesahan RPTKA

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">KITAS/ITAS adalah (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP<span style="color:#222222">/ITAP adalah (Kartu) Izin Tinggal Tetap.</span> <span style="color:#222222">Permohonan KITAS dan KITAP diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing</span>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Siapa saja yang dapat diberikan KITAS dan KITAP? Bagaimana syarat dan cara mengurus KITAS dan KITAP?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Apa Itu KITAS/KITAP dan Cara Mengurusnya

Ilustrasi TKA. Hol

Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dianggap sebagai izin kerja TKA.

Begini Syarat dan Prosedur Penggunaan TKA Sesuai UU Cipta Kerja

Kasubdit Analisis dan Perizinan TKA Sektor Industri Kemenaker Devi Angraeni dalam webinar Hukumonline bertajuk 'Penggunaan TKA dan Penerapan Peraturannya di Indonesia', Senin (31/8). Foto: RES

Prinsipnya, pemerintah melarang orang asing masuk ke wilayah Indonesia selama masa pandemi. Kecuali, bagi orang asing yang ingin bekerja di Indonesia untuk mengerjakan proyek strategis nasional (PSN). Jika di luar sektor usaha itu, harus melampirkan surat dukungan dari BKPM.

Melihat Sektor Usaha dan Syarat Merekrut TKA di Masa Pandemi 

Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Foto: RES

Direksi dan komisaris sebagai pemegang saham tidak wajib memiliki atau mengantongi RPTKA.

Mau Rekrut TKA? Pemberi Kerja Perlu Pahami Aturan Ini

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (�TKA�) yang menduduki jabatan anggota direksi yang�berdomisili di luar negeri tersebut tidak wajib�memiliki�</span><span style="color:#222222">izin mempekerjakan Tenaga Kerja (pengesahan </span>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebagaimana yang diatur dalam <span style="color:#222222"><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b4d9dd14c47c/node/534/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-10-tahun-2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing</a>. Ini karena salah satu syarat </span>TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja adalah memiliki Izin Tinggal Terbatas (Itas), yakni <span style="color:#222222">izin yang diberikan kepada orang asing <strong>untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja</strong>.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</span></div>
</td>

Wajibkah Pengusaha Mengurus RPTKA Jika TKA Tidak Bekerja di Indonesia?

Gedung DPR. Foto: RES

Pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat sebanyak 25 orang anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Namun, sebagian anggota dewan menganggap pembentukan Pansus Angket TKA belum perlu dengan sejumlah alasan. 

Menimbang Urgensi Pembentukan Pansus Angket TKA  

Beranda

Home

penggunaan-tka

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penggunaan tka