<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk mengetahui legalitas pendirian bangunan gedung yang dijalankan sebagai hotel, terdapat beberapa perizinan yang harus diperiksa kesesuaiannya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pertama, terkait bangunan gedung. Harus ditelaah terlebih dahulu apakah bangunan tersebut telah memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya atau belum, termasuk di dalamnya kesesuaian bangunan gedung dengan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki pemilik gedung.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kedua, terkait perizinan usaha pariwisata yang dijalankan pelaku usaha. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah pelaku usaha telah mengantongi perizinan usaha untuk menjalankan usaha hotel dan/atau <em>travel</em> tersebut.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika tidak memenuhi perizinan sebagaimana dimaksud di atas, apa sanksinya? Adakah upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jika Terganggu Aktivitas Hotel ‘Gelap’, Lakukan Ini

BPKN menyelenggarakan Webinar dengan tema â€œJasa Penginapan Berbasis Aplikasiâ€, Kamis (15/10). Foto: bpkn.go.id

Terdapat beberapa masalah jasa penginapan berbasis aplikasi yang sering diadukan ke BPKN.

Menyoroti Perlindungan Konsumen Layanan Penginapan Online

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pariwisata halal di Lombok mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7ac9af058a7/node/lt49c9c61ee02ab/perda-provinsi-nusa-tenggara-barat-no-2-tahun-2016-pariwisata-halal" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal</a> (&ldquo;Perda Provinsi NTB 2/2016&rdquo;) yaitu merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari&#39;ah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu apa saja bentuk pariwisata halal itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok

Cara Mendaftarkan Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata

Dasar Hukum Kewajiban Memberikan KTP Saat Menginap di Hotel

Beranda

Home

penginapan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penginapan

Jika Terganggu Aktivitas Hotel ‘Gelap’, Lakukan Ini

Menyoroti Perlindungan Konsumen Layanan Penginapan Online

Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok

Cara Mendaftarkan Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata

Dasar Hukum Kewajiban Memberikan KTP Saat Menginap di Hotel