Tindakan memata-matai atau menyadap WhatsApp dengan cara menduplikasikan melalui aplikasi mata-mata atau website untuk membaca keseluruhan isi chat WhatsApp termasuk dalam cyber espionage yang merupakan salah satu jenis perbuatan cybercrime. Adakah hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Menyadap WhatsApp Pacar, Apakah Termasuk Cybercrime?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Data&nbsp;e-mail, baik itu data mengenai&nbsp;e-mail&nbsp;yang masuk dan keluar ataupun konten lain dalam&nbsp;e-mail merupakan privasi (hak pribadi) setiap orang, termasuk karyawan di tempat Anda bekerja. Perusahaan dapat mengakses&nbsp;e-mail&nbsp;karyawan sepanjang tindakan tersebut berhubungan dengan kepentingan perusahaan dan memperhatikan ketentuan mengenai privasi pegawai seperti telah diatur oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> serta perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a>.

Jika akses terhadap&nbsp;e-mail&nbsp;tersebut dilakukan tanpa persetujuan pegawai, perusahaan dapat&nbsp;digugat secara perdata juga dapat&nbsp;dikenai sanksi pidana.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?

Sepanjang penelusuran kami, belum ada peraturan yang secara tegas melarang perbuatan perekaman pembicaraan melalui handphone. Akan tetapi, apabila di dalam rekaman tersebut terdapat informasi data pribadi milik seseorang, maka Anda harus mendapat izin dari orang yang bersangkutan.

Adapun dalam hal rekaman tersebut berisi perjanjian, maka perlu dipastikan apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian atau belum. Lantas bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam kasus perdata?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Rekaman Telepon Jadi Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Perdata?

Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK. Foto: RES

Ada proses peralihan dari pejabat lama ke pejabat baru, dari UU lama ke UU baru.

OTT Tanpa Izin Dewan Pengawas KPK, Bolehkah?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya melarang pengelola warnet untuk memonitor dan melakukan intersepsi terhadap komputer yang disewa pelanggannya, tanpa persetujuan pelanggan tersebut. Selain itu, hak pelanggan warnet untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya mengenai layanan warnet juga dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/nprt/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Namun di sisi lain, ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku bagi komputer karyawan yang diawasi oleh kantor. Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Pengelola Warnet Mengawasi Komputer Pelanggan Tanpa Izin?

​​​​​​​Dalam kasus Nuril, ada beberapa hal penting yang tidak diperhatikan oleh polisi, jaksa dan bahkan hakim.



Baiq Nuril

Ilustrasi alur penyadapan. Foto : www.wahyu-winoto.com

Karena tidak memangkas kewenangan KPK. Namun, RUU Penyadapan hanya mengatur prosedurnya lebih ketat agar tidak melanggar HAM.

RUU Penyadapan Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Korneles Materay. Foto: Istimewa

​​​​​​​Amnesti semata-mata diberikan untuk mencegah terjadinya eksekusi terhadap innocent people seperti Nuril akibat kekhilafan proses hukum.

Amnesti untuk Nuril

Beranda

Home

penyadapan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penyadapan