Penyandang disabilitas pada dasarnya berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, termasuk terpenuhinya hak-hak yang dijamin dalam setiap proses peradilan. Lantas, dalam hal penyandang disabilitas merupakan korban suatu tindak pidana, apa saja bentuk perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas

FH UTA 45 Jakarta bekerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) membantu pemenuhan hak disabilitas. Foto: WIL

LKBH FH UTA 45 Jakarta juga menyediakan 14 lawyer untuk membantu penyandang disabilitas yang tersandung masalah.

Bantu Pemenuhan Hak Disabilitas, FH UTA 45 Jakarta Kerjasama dengan KND RI

Penyandang disabilitas. Foto Ilustrasi: RES

Diharapkan melalui Pedoman ini bisa menjadi acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan Penyandang Disabilitas baik sebagai saksi, korban, ataupun pelaku.

Tingkatkan Aksesibilitas Difabel, Kejaksaan Agung Luncurkan Pedoman No. 2 Tahun 2023

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Pada intinya, hak politik adalah hak memilih dan dipilih. Kemudian, setiap Warga Negara Indonesia pada dasarnya berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, salah satunya pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Lantas, apakah penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden? Apa saja hak politik penyandang disabilitas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

&nbsp;
</div>

Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Penyandang disabilitas rungu menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2016" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 8/2016</a> termasuk jenis penyandang disabilitas sensorik.

Memang benar, bahwa penyandang disabilitas rungu berhak untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari televisi. Akan tetapi, tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan bahasa isyarat di dalam suatu acara di televisi.

Lalu, bagaimana dengan hak penyandang disabilitas rungu di transportasi publik? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
</div>
</div>

Hak atas Informasi Bagi Teman Tuli

Of Counsel GHP Yustitia Arief. Foto: Istimewa 

Program advokasi baru GHP untuk hak disabilitas bakal dipimpin langsung oleh Yustitia Arief yang dijadwalkan bakal diluncurkan pada akhir tahun 2023. 

GHP Law Firm Bentuk Program Advokasi Baru untuk Penyandang Disabilitas

Managing Partner Dewi Djalal & Partners (DDP) Dr. Dewi Djalal. Foto: Istimewa 

Andi Kasri Unru yang kini menjabat sebagai Legal Intern di DDP senantiasa memberikan hasil kerja yang bagus. 

Dewi Djalal & Partners Sambut Advokat Difabel Pertama di Kantornya 

Perwakilan Komisi Nasional Disabilitas (KND), Alboin, di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas MK 

Ketiga aspek tersebut antara lain aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

3 Aspek Ini Disorot untuk Wujudkan Hak Asasi Penyandang Disabilitas, Apa Saja? 

Beranda

Home

penyandang-disabilitas

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penyandang disabilitas