Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Foto: MJR

Harus ada upaya untuk memastikan keamanan siber terjaga dengan baik. Hal ini sudah diatur di dalam UU PDP, di mana PSE harus mempunyai Data Protection Officer (DPO).

Menkominfo Dorong PSE Siapkan 3 Hal Perkuat Keamanan Siber

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Data pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain, serta data pribadi yang bersifat spesifik seperti data genetik, catatan kejahatan, dan lain-lain.

Lantas, jika data pribadi disalahgunakan sebagai emergency contact pinjol, jerat hukum apa bagi pelaku dan penyelenggara pinjol? Langkah hukum apa yang dapat Anda tempuh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pasal Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Indonesia kini telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pelindungan data pribadi yaitu <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>.

Dalam hal terjadi tindakan cracking (pembajakan) data pribadi seseorang, apa jerat hukum berdasarkan UU PDP?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP dan UU ITE

<a href="https://www.hukumonline.com/kamus/p/penyelenggara-sistem-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Penyelenggara sistem elektronik</a> (&ldquo;PSE&rdquo;) baik lingkup publik maupun lingkup privat wajib melakukan pendaftaran melalui OSS. Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran, salah satu sanksi yang dapat dikenakan adalah pemblokiran.

Adapun yang sedang hangat dibicarakan, terdapat PSE yang tidak melakukan pendaftaran hingga akhirnya mendapat sanksi diblokir Kominfo. Agar hal demikian tidak terjadi lagi, bagaimana cara pendaftaran PSE khususnya lingkup privat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biar Tak Diblokir, Ini Cara Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Karena pemblokiran tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, dan bertentangan pula dengan asas-asas Umum pemerintahan yang baik.

Menkominfo Diminta Cabut Permenkominfo PSE Lingkup Privat

Webinar Hukumonline Compliance Talks #6 bertema Kupas Tuntas Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) dan Manfaatnya Bagi Pengusaha, Kamis (25/8). Foto: FNH

Ada enam kategori PSE yang wajib terdaftar di Kominfo. Apa saja?

Tak Semua PSE Wajib Daftar, Simak Kategorinya

Vito Tobias Robot selaku Vice President of Legal, Compliance, CorSec & DPO Privy . Foto: RES

Privy merupakan salah satu Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Indonesia. Telah berdiri sejak 2016 silam, Privy telah banyak membantu ribuan perusahaan dalam proses tanda tangan digital dan identitas digital.

Layanan Tanda Tangan Digital Privy Mudahkan Industri Jasa Hukum

Ilustrasi penyelenggaraan sistem elektronik. Foto: pexels.com

Pasal 71 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Polemik Pemblokiran PSE Lingkup Privat dan Hak Menggugat Publik

Beranda

Home

penyelenggara-sistem-elektronik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penyelenggara sistem elektronik