Sudah sangat banyak yang dilakukan MA untuk mencegah korupsi peradilan dan dibangun sedemikian rupa. Tapi mau sebagus apapun sistemnya bila integritasnya kurang maka tidak bisa diharapkan.

Menyoroti Integritas Hakim di Tengah Risiko Korupsi

Sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum ublik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan.

Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia

Ilustrasi tentara. Foto: pexel.com

Selama UU Peradilan Militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer yang melakukan tindak pidana umum akan tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Peluang Peradilan Umum Mengadili Pelaku Tindak Pidana dari Kalangan Militer

Ilustrasi 

Proses penegakan hukum terhadap 6 anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Proses penegakan hukum harus dilakukan di pengadilan umum, bukan pengadilan militer.

Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika Momentum Pemerintah Reformasi Peradilan Militer

Ilustrasi: HOL

Setiap kasus yang melibatkan anggota TNI akan diputus oleh hakim yang memiliki pengetahuan serta nurani yang baik di Peradilan Militer.

Mengenal Oditur Militer di Peradilan Militer

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012827c2151/nprt/1060/undangundang-nomor-46-tahun-2009" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</a> menyebutkan bahwa <strong>satu-satunya pengadilan yang berwenang</strong> memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui <strong>pengadilan yang berada di bawah peradilan militer</strong>. Kecuali jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan anggota militer bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda. Perlu dilihat dulu kasus per kasus.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Tipikor oleh Anggota Militer

Ilustrasi: HGW

Siapa yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota TNI?

 Aparat TNI ikut turun tangan menangani teror ledakan di kawasan Sarinah, Thamrin, Kamis (14/1). Untuk mengamankan lokasi, TNI mengerahkan kendaraan tank lapis baja.

Reformasi Peradilan Militer jantungnya reformasi TNI.

Dua Hal yang Luput dari Reformasi TNI

Beranda

Home

peradilan-militer

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#peradilan militer