Berisi uraian perbandingan dan perkembangan model-model perusahaan persekutuan. Bacaan ringkas dan padat yang mudah untuk mahasiswa, akademisi, hingga praktisi.

Pedoman Lengkap Hukum Persekutuan di Indonesia 

<p>Permohonan pendaftaran pendirian <em>Commanditaire Vennootschap</em> (&ldquo;CV&rdquo;) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer <strong>diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)</strong>. Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.</p>

<p>Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah <u>Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, <strong>ekspor dapat dilakukan oleh siapa saja</strong>, termasuk perseorangan, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan, atau dalam hal ini berbentuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebagaimana Anda sebutkan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, yang perlu Anda perhatikan juga adalah terkait perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan ekspor atau pihak eksportir. Apa saja dan bagaimana cara mengurus perizinan berusaha ekspor?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Kegiatan Ekspor oleh Pelaku Usaha UMKM

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Joint Operation</em> atau yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (&ldquo;KSO&rdquo;) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSO dengan perusahaan asing secara umum. Akan tetapi, dalam peraturan yang lebih spesifik di masing-masing bidang usaha, terdapat aturan yang berkaitan dengan hal ini.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Aturan <i>Joint Operation</i> dengan Perusahaan Asing

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pendaftaran nama usaha setidaknya bisa berarti 2 hal:</p>

<ol>
	<li>Pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian;</li>
	<li>Pendaftaran nama badan usaha sebagai merek.</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Nama badan usaha dan merek itu merupakan kedua hal yang berbeda. Bagaimana prosedur pendaftaran masing-masing?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Mau Mendaftarkan Nama Usaha? Ikuti Panduan Ini!

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila dalam perkembangannya Perusahaan Dagang/Usaha Dagang (&quot;PD/UD&quot;) memiliki visi misi dan tujuan untuk memperluas kegiatan PD/UD dan/atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jenis PD/UD dapat &quot;diubah&quot; dengan membentuk badan usaha baru.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Badan usaha digolongkan dari jenisnya, ada yang badan hukum dan bukan badan hukum, yaitu:</p>

<ol>
	<li>Badan Usaha <strong>Berbentuk Badan Hukum</strong>:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li>Perseroan Terbatas (PT);</li>
	<li>Yayasan;</li>
	<li>Koperasi.</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<ol start="2">
	<li>Badan Usaha <strong>Bukan Berbentuk Badan Hukum</strong>:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li>Persekutuan perdata;</li>
	<li>Firma;</li>
	<li>Persekutuan Komanditer (CV).</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bagaimana karakteristiknya masing-masing?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu usaha kerja sama (persekutuan perdata) harus vakum/berhenti saat terjadi permasalahan di pengadilan.<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, pihak yang hendak mengakhiri kerja sama dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian sementara usaha tersebut, hingga proses persidangan selesai.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><br />
Terkait kerugian imateriel, pada praktiknya, pemenuhan tuntutannya diserahkan kepada hakim dengan prinsip <em>ex aquo et bono.</em> Tolok ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam kasus Anda, banding ke pengadilan tinggi justru merupakan upaya hukum yang disediakan hukum acara perdata apabila Anda tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeri sebelum adanya upaya hukum kasasi, termasuk terkait kabul tidaknya tuntutan kerugian imateriel.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Haruskah Kegiatan Persekutuan Perdata Vakum Saat Ada Sengketa?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hubungan hukum antara sopir taksi dengan pengusaha/pengelola (dalam hal ini koperasi) dimungkinkan terjadi dalam dua bentuk, yaitu mitra kerja atau karyawan/buruh. Jika berkedudukan sebagai <strong>mitra</strong>, hubungan hukum antara sopir taksi dengan koperasi didasarkan pada perjanjian kemitraan <em>(partnership agreement) </em>yang tunduk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembentukan organisasi sopir berstatus mitra guna memperjuangkan hak-hak mereka <strong>tidak merujuk pada syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh</strong> dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh</a>. Alih-alih, para sopir mitra tersebut dapat mengacu pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pilihan Bentuk Organisasi Sopir Taksi Bandara

Beranda

Home

persekutuan-perdata

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#persekutuan perdata