Meskipun AJB dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun belum dibuat, padahal PPJB sudah lunas, tidak berarti bahwa pembeli bukan pemiliknya karena hal itu merupakan proses administrasi belaka.

Status PPJB Lunas dalam Kepailitan Pengembang Perumahan dan Apartemen

Jika developer molor atau terlambat membangun rumah (cluster) sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan pembeli, pada dasarnya developer tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:blue; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>.

Begitu pula ketika developer berjanji untuk melakukan pengembalian dana (refund) kepada pembeli dalam waktu yang telah ditentukan namun tetap tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan. Lantas, apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli atau konsumen untuk menuntut haknya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Developer Rumah Ingkar Refund

Rapat penyampaian hasil Kajian Pencegahan Korupsi KPK dengan Kementerian PUPR bertajuk Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol, Senin (21/2/2023). Foto: Istimewa

Seperti tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan, hingga tak semua BUJT membayarkan dana bergulir dan pengadaan tanah jalan ke pemerintah.

KPK Soroti  6 Permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol

Ketua BPKN Rizal E. Halim. Foto: RES

Pemerintah diminta segera melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK).

BPKN: Pengaduan Konsumen 2022 Didominasi Jasa Keuangan, E-Commerce dan Perumahan

Ombudsman RI menemukan sekitar 600 Konsumen Bank BTN belum menerima sertifikat meskipun telah melakukan pelunasan KPR.

BTN telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Sertifikat. Tim khusus yang berada di bawah Credit Operation Division tersebut bertugas melakukan profiling sebagai upaya percepatan penyelesaian sertifikat, serta melakukan freeze kepada Notaris/PPAT yang kinerjanya tidak baik.

Ombudsman Temukan Ratusan Konsumen Belum Terima Sertifikat KPR Setelah Pelunasan

Ilustrasi perumahan.

Idealnya, kesepakatan penyerahan PSU sudah ditentukan oleh pihak Pemda dan developer saat akan memulai pembangunan.

Pengawasan Implementasi Permendagri PSU Perumahan Dinilai Masih Lemah

Diduga ada mafia tanah, terjadi penyerobotan dan pengelapan karena warga kehilangan tanah seluas 1.800 meter persegi. Akan tetapi pembayaran PBB masih dibebankan PPPSRS.

Sengketa PSU dan Dugaan Penggelapan Tanah, Konflik Pantai Mutiara Berlanjut ke Ranah Hukum

Kewajiban penyerahan PSU kepada pemda diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Tak Kunjung Diserahkan ke Pemda, Pengelolaan PSU Komplek Perumahan Tuai Konflik

Beranda

Home

perumahan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perumahan