Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Foto: RES

KPK sangat menyadari bahwasanya laten jahat korupsi, pergerakannya mirip-mirip laten komunis, di mana awalnya dilakukan secara ‘bergerilya’, lalu mulai berani muncul setelah dianggap sebagai sesuatu hal biasa, dan mulai eksis ketika dipandang sebagai kultur budaya bangsa.

Peringati G30S, KPK Serukan Ganyang Korupsi

Mulya Sarmono. Foto: Istimewa

Walaupun RKUHP membatasi kriminalisasi apabila dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak berarti setiap orang dengan leluasa mempelajarinya, apalagi mengembangkannya.

Kenapa Negara Melanggengkan Kriminalisasi atas Komunisme dalam RKUHP?

Pernah diatur pembatasan keterlibatan keturunan dari orang-orang yang berafiliasi dengan PKI dalam Keputusan Presiden era Soeharto. Setelah itu tidak pernah ada dasar hukum yang membatasi hak konstitusional keturunan dari orang-orang yang berafiliasi dengan PKI.

Jejak Dasar Hukum Terkait PKI di Indonesia

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Istimewa

Amnesty International Indonesia membeberkan 4 syarat pembubaran ormas, fenomena kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, Jimmy Simanjuntak meresmikan kantor hukum baru bernama Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm turut dibahas Hukumonline. 

Keturunan PKI Boleh Jadi TNI Hingga PKS Gugat Aturan Presidential Threshold  

Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: RES

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan anak keturunan PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

Keturunan PKI Boleh Daftar Jadi Calon Prajurit TNI

<p>Merujuk pada konsiderans <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/ketetapan-mprs-nomor-xxv-mprs-1966-tahun-1966/document">TAP MPRS XXV/MPRS/1966</a>, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah:</p>

<ol>
	<li>Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan</li>
	<li>Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (&ldquo;PKI&rdquo;) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.</li>
</ol>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?

Gedung DPR. Foto: RES

PDI Perjuangan juga setuju agar ketentuan Pasal 7 RUU HIP yang menegaskan tentang ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila untuk dihapus.

Tap MPRS Pembubaran PKI Bakal Dimasukan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila 

Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Mahfud menegaskan akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila.

Pemerintah Tegaskan Larangan Paham Komunisme Sudah Final

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pki