Tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus

Jika seseorang nonton film porno dan menyimpan video yang termasuk kategori pornografi, maka orang tersebut tidak dapat dipidana atas pelanggaran Pasal 6 UU Pornografi. Namun, hal ini berlaku selama ia hanya menonton film porno dan menyimpan konten tontonannya untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri.

Jerat Hukum Mendownload dan Menyebarluaskan Video Porno

Tindakan masturbasi di transportasi umum seperti di KRL atau busway sebagaimana Anda sebutkan dapat dikatakan termasuk tindakan ekshibisionisme. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Bagaimana jerat hukum bagi pelaku ekshibisionisme?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ancaman Hukuman Pelaku Masturbasi di Transportasi Umum

Penjelasan dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi berbunyi, larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Ragam Konstruksi Norma dalam Tindak Pidana Perdagangan Konten Pornografi

Komika Marshel Widianto menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Komedian Marshel Widianto Penuhi Panggilan Polisi Terkait Pembelian Konten Syur Dea OnlyFans

Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi baik berupa gambar pornografi, video pornografi, film pornografi, dan lain-lain, dapat dijerat dengan pasal-pasal di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">UU Pornografi</a> dan/atau <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">UU ITE</a> berikut aturan perubahannya.

Apabila pria dan wanita saling setuju untuk membuat rekaman atau foto pornografi, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi pihak wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang hal tersebut, maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Namun, jika pihak wanita secara tegas tidak mengizinkan untuk menyebarluaskan atau bahkan sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto pornografi maupun video pornografi tersebut, maka pihak wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta dalam penyebaran pornografi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya

Pasal 10 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a> melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Jika dilanggar, pelaku dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Selain itu, jika aksi tersebut dianggap melanggar kesusilaan dan kemudian diunggah di internet sehingga dapat diakses oleh publik, pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya.

Lantas, apakah aksi perempuan yang hanya memakai bikini di pinggir jalan raya termasuk perbuatan yang dilarang? 
&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Memakai Bikini di Tempat Umum, Bisa Dipidana?

Paling tidak, terdapat 2 pasal yang relevan terkait perbuatan mengunggah gambar kue berbentuk organ intim tersebut, yaitu Pasal 27 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;) dan Pasal 4 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>.

Lebih lanjut, ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diatur di mana dan bagaimana isi pedoman tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos

Beranda

Home

pornografi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pornografi