Diskusi Media Evaluasi Setahun PP OSS. Foto: MJR

Masih terdapat kebingungan di tingkat daerah mengenai implementasi OSS. Perizinan daerah juga masih belum penuh terintegrasi OSS, sehingga prosesnya berjalan masing-masing.

Dinilai Tak Maksimal, Aturan OSS Perlu Dievaluasi

Gedung MA. Foto: RES

Karena izin lingkungan berbasis komitmen yang diterbitkan lembaga OSS dinilai mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Amdal dan izin lingkungan seharusnya menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menerbitkan izin bagi pelaku usaha. 

MA Diminta Batalkan PP OSS 

Ilustrasi kemudahan berusaha. Ilustrator: BAS

Karena PP OSS ini dinilai mengabaikan dampak lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sekitar. 

Jika Tak Direvisi, Koalisi Bakal ‘Gugat’ PP OSS ke MA

Ilustrasi: BAS

Selama ini, posisi strategis AMDAL sebagai pengambil keputusan. Namun OSS justru mengesampingkan AMDAL dalam mempertimbangkan terbitnya izin lingkungan.

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi (kanan). Foto: HMQ

Legal opinion Kejaksaan Agung juga menyebutkan bahwa BKPM berhak untuk mengusulkan adanya revisi, khususnya terkait proses penerbitan izin berusaha dengan sistem OSS.

Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
�
Permohonan dan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (�RPTKA�) untuk sektor keuangan yaitu perbankan, tidak dilakukan melalui sistem Online Single Submission (�OSS�) karena sektor keuangan tidak termasuk ke dalam sektor yang disebutkan dalam Pasal 85 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b39f552d29bd/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</a> (�PP 24/2018�). Oleh karena itu, maka permohonan dan pengesahan RPTKA dilakukan di luar sistem OSS yaitu melalui TKA Online berdasarkan Pasal 11 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b4d9dd14c47c/node/534/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-10-tahun-2018-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asing" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing</a>, yaitu aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tkaonline.kemnaker.go.id.
�
Selain itu juga, Bank harus menyampaikan rencana pemanfataan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
�
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
�
</td>

Apakah Pengurusan RPTKA Sektor Perbankan Dilakukan Melalui OSS?

Beranda

Home

pp-oss

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pp oss