#pp pengupahan

PP No.36 Tahun 2021 mencabut PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penegasan pendapatan non upah, ...

Karena membuka peluang untuk PKWT dilakukan secara terus-menerus. Peran pemerintah untuk mengatur pe...

Kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Ada sanksi bagi pemerintah da...

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Ba...

Menuntut agar kenaikan upah minimum setiap tahun menggunakan mekanisme survei KHL dan mengembalikan ...

Hak berunding dalam menentukan upah minimum harus dikembalikan sesuai amanat UU Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo berharap hasil revisi PP Pengupahan nanti menguntungkan buruh dan pengusaha. Ad...

Menggunakan prosentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP Pengupahan perlu disempurnakan.