PPATK mengadakan jumpa pers mengenai penyalahgunaan donasi masyarakat yang dikumpulkan lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rabu (6/7). Foto: MJR

Payung hukum mengenai pengumpulan uang terbilang sudah lama, sehingga sanksi yang tercantum pada tindakan pelanggaran terbilang ringan. 

Ragam Regulasi Soal Transparansi dan Pengelolaan Dana Publik dalam Yayasan

PPATK telah memulai pemeriksaan transaksi keuangan ACT sejak 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut, PPATK menemukan transaksi dengan nilai besar Rp 30 miliar antara ACT dengan perusahaan yang terafiliasi pemilik yayasan.

Heboh Kasus ACT, PPATK Temukan Indikasi Transaksi Keuangan Bermasalah

Ilustrasi penelusuran aset tindak pidana. Sumber: pexels.com

Penelusuran aset berawal pada orientasi pajak.

Beragam Teknik Menelusuri Aset Tindak Pidana

Ilustrasi 

Mesti melibatkan semua pihak. Kerja pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang tak dapat dilakukan PPATK sendirian.

Perlu Terobosan Hukum dan Digital Mengatasi Tindak Kejahatan Ekonomi

Ilustrasi: HOL

Tidak ada investasi yang secara instan bisa menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Semua tentu harus melalui mekanisme yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keberhasilan pengelolaan investasinya.

Ragam Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal

Ilustrasi investasi ilegal. Foto: RES

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal.

Investasi Ilegal, PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp77,9 Miliar

Indonesia bersama negara-negara di dunia terus berkomitmen untuk melawan tindak kejahatan pencucian uang. Kerja nyata PPATK dan seluruh pemangku kepentingan APUPPTtelah menorehkan berbagai pencapaian positif.

PPATK Waspadai Kejahatan Pencucian Uang dalam Pemilu

Sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain.

Aliran Uang Investasi Ilegal Hingga ke Luar Negeri, 29 Rekening Kembali Dibekukan

Beranda

Home

ppatk

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ppatk