<p>Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p>

<p>Tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU. Ada juga perguruan tinggi yang berstatus badan hukum. Penentuan status perguruan tinggi tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Badan Layanan Umum (BLU) dan Ruang Lingkupnya

KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Matheus Joko Santoso untuk penyidikan perkara dugaan penerimaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial untuk penanganan pandemi Covid-19.

PPK Kemensos Usai Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Bansos

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pengadaan barang/jasa pemerintah (&ldquo;PBJ Pemerintah&rdquo;) diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab9f625021d8/node/329/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</a>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Salah satu pelaku PBJ Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (&ldquo;PPK&rdquo;). Selain itu, terdapat pula Aparatur Sipil Negara (&ldquo;ASN&rdquo;) yang termasuk sumber daya manusia PBJ.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian, apakah PPK dan ASN yang dalam hal ini diartikan sebagai pemerintah dalam konteks pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai konsumen menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Dapatkah Pemerintah Dikategorikan sebagai Konsumen dalam Pengadaan Barang/Jasa?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Badan Permusyawaratan Desa (&ldquo;BPD&rdquo;) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sementara itu, persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (&ldquo;PPK&rdquo;) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (&ldquo;Panwaslu Kecamatan&rdquo;) tidak melarang anggota BPD untuk mendaftarkan diri. Aturan mengenai larangan untuk rangkap jabatan bagi anggota BPD juga tidak melarang hal tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Maka, menurut hemat kami, BPD diperbolehkan mendaftar menjadi anggota PPK dan panwaslu kecamatan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Anggota BPD Daftar Jadi Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilu Kecamatan?

Ia diduga menerima suap Sin$100 ribu terkait proyek JDU Hongaria.

KPK Tetapkan Anggota BPK Jadi Tersangka Suap Pengelolaan Air Minum

BKN menindaklanjuti temuan KPK dan Ditreskrimsus Polda Sumut dalam OTT Gubernur Kepri dan Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Pematangsiantar.

Surati PPK, BKN Minta ASN Tersangka OTT Diberhentikan Sementara

Ilustrasi: BAS

Pejabat pembina kepegawaian yang tidak menjalankan UU ASN, UU Pemerintahan Daerah, PP 11/2017, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harus diberikan sanksi.



ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat, Ketua DPR: Tindak Tegas PPK!

Terpidana korupsi yang juga mantan Anggota DPR M Nazaruddin memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (27/9). 

Nazaruddin diperiksa untuk dua tersangka, seorang PPK dan Dirjen.

Nazaruddin: KPK Sudah Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ppk