<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Jerat pidana bagi orang tua yang menyuruh anaknya untuk menjual diri atau melakukan prostitusi memang diatur ke dalam beberapa pasal pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Lalu, jerat pasal mana yang dapat dikenakan bagi orang tua?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ortu Menyuruh Anak Jadi PSK, Ini Jerat Pidananya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Memaksa seseorang untuk mengirim foto telanjang, diikuti dengan kata-kata kasar, memenuhi unsur-unsur Pasal 289 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Pelakunya dapat dipenjara paling lama sembilan tahun.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, jika pemaksaan tersebut didahului dengan teks-teks yang melanggar kesusilaan, yang bersangkutan juga dapat dijerat dengan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jerat Hukum Memaksa Seseorang Mengirim Foto Cabul

Nathalia Naibaho. Foto: Istimewa

PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban.

Prostitusi Online dan Hukum Pidana

Ilustrasi: BAS

Dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari.

Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (�TPPO�), aturannya mengacu pada <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a></u></span> (�UU 21/2007�). Terhadap kasus TPPO (termasuk di sosial media), aturan yang digunakan secara khusus adalah UU 21/2007, bukan <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a></u></span> (�UU ITE�) dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut hemat kami, UU ITE dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO dalam kaitannya dengan alat bukti elektronik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Pelaku Perdagangan Orang di Sosmed Dijerat UU ITE?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Orang yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dapat dipidana baik berdasarkan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>. Jika iklan layanan seksual tersebut berupa gambar yang mengandung pornografi, hal tersebut juga dapat dipidana.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial

Ilustrasi Prostitusi Online. Ilustrasi: BAS. 

Terdapat lima wanita yang menjadi korban ketiga tersangka untuk dijajakan melalui media sosial Facebook. 

3 Mucikari Prostitusi Online Terancam 10 Tahun Bui

Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akhirnya merilis tiga tersangkaâ€Ž kasus prostitusi yang menawarkan anak lelaki dibawah umur melalui media sosial, Jumat (2/9).

Pemerintah harus bisa memulihkan hak-hak korban, terutama yang masih anak-anak, dan menjaga agar mereka tidak terkena dampak dari pemberitaan yang berlebihan.

Pemulihan Korban Prostitusi Daring Anak Lelaki Tanggungjawab Pemerintah

Beranda

Home

prostitusi-online

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#prostitusi online