Gedung DPR. Foto: RES

Mulai keragaman sumber daya alam yang dimiliki provinsi, hingga efektivitas dan efisiensi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi.

Sejumlah Catatan Fraksi terhadap RUU tentang Provinsi 

Ilustrasi 

UU Pembentukan Provinsi sebelumnya tak lagi relevan dengan berbagai perkembangan yang ada. Melalui RUU delapan pembentukan provinsi diharapkan mampu menjawab perkembangan, kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Ini 8 RUU Provinsi yang Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (&ldquo;Mendagri&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila tidak ada izin dari Mendagri, Presiden akan memberikan sanksi kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang bersangkutan berupa sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Sanksi Jika Gubernur Bepergian ke Luar Negeri Tanpa Izin

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD berdasarkan </span><strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/581/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a></strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Artinya, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu harus berasal dari partai politik. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD adalah perseorangan, atau berdasarkan istilah Anda adalah independen. </span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bolehkah Calon Legislatif dari Jalur Independen?

Kriteria Sebuah Bangunan Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya

111 pulau kecil terluar tersebut berada di 22 provinsi, dan terbanyak berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yakni sebanyak 23 pulau kecil.

Melalui Keppres, Jokowi Tetapkan 111 Pulau Kecil Terluar

Penyimpangan Penghunian Rumah Jabatan Kepala Daerah

Foto: RES

Menunggu hasil rekrutmen 400 pegawai baru KPK.

Tahun Depan, KPK Buka Cabang di 34 Provinsi

Beranda

Home

provinsi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#provinsi