<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?</span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

<p>Pasal 224 <em><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)">Herzien Inlandsch Reglement</a></em> (&ldquo;HIR&rdquo;) dan Pasal 258 <em><a href="http://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf">Rechtreglement voor de Buitengewesten</a></em> (&ldquo;RBg&rdquo;) adalah ketentuan tentang grosse akta pengakuan utang, yaitu salinan akta pengakuan utang yang <strong><u>berkekuatan eksekutorial</u></strong>.</p>

<p><strong><u>Grosse akta pengakuan utang bukanlah sebuah lembaga jaminan</u></strong>. Namun, ia dapat dibuat dengan memuat jaminan atau tanpa jaminan. Maksudnya, kehadiran akta pengakuan utang ini ada kalanya mempertegas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, misalnya perjanjian yang memuat jaminan berupa gadai.</p>

<p>Lantas, mengapa dibuat grosse akta pengakuan utang, padahal sudah ada perjanjian kredit? Bagaimana cara eksekusi grosse akta pengakuan utang? Dan apakah RBg masih relevan untuk digunakan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang dan Cara Eksekusinya

<p>Situasi pandemi COVID-19 mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, saat ini melalui <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019">Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</a>, ditegaskan bahwa <strong>dalam agenda pembuktian perkara perdata, termasuk pemeriksaan saksi, dapat dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual</strong> yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Sehingga, bisa saja saksi yang berada di luar negeri memberikan kesaksian melalui media komunikasi audio visual seperti <em>teleconference</em>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Pemeriksaan Saksi Secara <i>Online</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Putusan verstek <strong>tidak berarti</strong> mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Sebab hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penggugat atau tergugat saja, melainkan titik sentralnya adalah kepentingan keadilan <em>(for the interest of the justice).</em> <u>Sehingga meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim secara <em>ex officio</em> akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil</u> sehingga dapat dijatuhkan putusan dengan amar :</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">
	<div>mengabulkan seluruh gugatan;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>mengabulkan sebagian gugatan;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>menyatakan gugatan tidak dapat diterima <em>(niet ontvankelijke verklaard);</em> atau</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>menolak gugatan.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Apakah Putusan Verstek Selalu Memenangkan Penggugat?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi paksa melalui pengadilan tingkat pertama dengan prosedur sebagai berikut:</div>
<ul>
<li style="text-align:justify">
<div>Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dilaksanakan;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil untuk dilakukan teguran <em>(aanmaning)</em>;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Dalam hal termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, ketua pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi <em>(executorial beslag)</em> terhadap harta kekayaan milik termohon eksekusi;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Lelang terhadap harta milik termohon eksekusi dan diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan angka yang tercantum dalam amar putusan.</div>
</li>
</ul>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan

<td style="background-color:#cc99ff; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 132b ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)" style="color:blue; text-decoration:underline">Herzien Inlandsch Reglement</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan pemahaman �jawaban� secara sempit dan pemahaman �jawaban� secara luas. Kedua pemahaman tersebut masing-masing didukung pula oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. <u>Pandangan pertama</u> memandang makna �jawaban� sebagai jawaban pertama, sehingga gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban. Sedangkan <u>pandangan kedua</u> memandang makna �jawaban� sebagai jawaban pertama maupun jawaban terhadap replik, sehingga gugatan rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meskipun demikian, yurisprudensi tidaklah mengikat para hakim segingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anda tetap merdeka untuk memutus sesuai dengan keyakinannya untuk menerima gugatan rekonvensi dalam duplik atau tidak. Hanya saja dalam praktik pada umumnya, gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, bukan bersamaan dengan duplik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Gugatan Rekonvensi Diajukan Saat Duplik?

Ilustrasi sidang perkara perdata di pengadilan. Foto: RES

Sebelum disahkan, Otto berharap RUU Hukum Acara Perdata mengakomodasi aspirasi advokat sebagai praktisi hukum pengguna hukum acara perdata.

21 Kritik Advokat Terhadap Hukum Acara Perdata

Ilustrasi sidang perkara perdata. Foto: RES

HIR dan RBg mengenal dualisme hukum, dan masih diikuti hakim di pengadilan.

Mengenal HIR dan RBg Beserta 13 Perbedaannya

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#rbg