<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Homologasi didapatkan setelah pengadilan memutuskan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal inilah kemudian yang disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi sebagaimana Anda sebutkan.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Bagaimana <em>sih</em> langkah memperoleh homologasi tersebut?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dugaan terjadinya persekongkolan untuk menyetujui perdamaian sebagaimana Anda dalilkan seharusnya disampaikan di muka persidangan pada saat sebelum dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi).</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam keadaan demikian, pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian yang sudah disetujui debitur dan kreditur apabila <u>perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal (perdamaian) ini</u>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tetapi lain halnya jika perdamaian telah dilakukan homologasi, ketentuan mengenai persekongkolan tersebut tidak dapat diberlakukan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Jika Debitur tidak melaksanakan isi perdamaian atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perdamaian, maka Kreditur yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perdamaian dapat melakukan upaya hukum <strong>pembatalan perdamaian</strong>.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Jika dalam pemeriksaan pembatalan perdamaian, majelis hakim mengabulkannya, maka <strong>Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya</strong>. Sehingga, Kreditur harus mengajukan kembali tagihan kepada kurator untuk kemudian diverifikasi dan akan dimasukkan dalam daftar piutang, tapi kedudukan masing-masing Kreditur juga harus diperjelas, apakah <strong>kreditur preferen, separatis, atau konkuren</strong>.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Selanjutnya mengenai laporan ke kepolisian, pada prinsipnya masyarakat berhak untuk mengajukan laporan pidana kepada polisi. </span>Namun, <strong>polisi berwenang untuk menilai layak atau tidaknya</strong> <strong>dibuatkan laporan polisi</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Debitur berhak untuk mengajukan rencana perdamaian meskipun telah dinyatakan pailit atau pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</a>. Rencana perdamaian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh debitur untuk mengakhiri keadaan pailit atau PKPU dengan menyepakati tata cara pembayaran utang yang akan ditempuh dengan kreditur.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Akan tetapi, baik dalam tahapan kepailitan maupun PKPU, terdapat beberapa ketentuan yang secara tegas mengatur kapan debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Kapan saja waktu yang &lsquo;tepat&rsquo; itu?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara adalah 45 hari, sedangkan PKPU Tetap adalah maksimal 270 hari terhitung dari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</a>, sehingga perpanjangan waktu PKPU yang melebihi 270 hari tidak diperbolehkan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam praktik, seringkali dijumpai investor yang datang membantu debitur pada saat berlangsungnya proses PKPU, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah debitur memohon pencabutan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah PKPU Diperpanjang Melebihi Batas Waktu Maksimal?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (�PKPU)� Sementara dan PKPU Tetap <strong>merupakan satu rangkaian proses PKPU</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">PKPU Tetap dan PKPU Sementara merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dengan PKPU Sementara terlebih dahulu dan kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara dari kreditor, pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Gedung Pengadilan Niaga pada PN Jakpus. Foto: SGP

Kurator berjanji akan mengakomodasi kepentingan buruh.

Rencana Perdamaian Ditolak, Jaba Garmindo Pailit

Pimpinan Kepsonic abaikan telepon dan email kuasa hukumnya.

Debitor Diduga Kabur, Proposal Perdamaian Tak Jelas

Beranda

Home

rencana-perdamaian

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#rencana perdamaian