<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Associates Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners (NSMP), Haikal Hanifah. Foto: RES

Seperti syarat dan kewajiban TKA, jenis TKA yang dikecualikan dari syarat RPTKA, hingga kewajiban pemberi kerja.

Advokat Ini Beberkan Aturan Penggunaan TKA

<p>Sebelum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;), pemberi kerja harus memperhatikan ketentuan maupun kewajiban yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> dan peraturan turunannya. Lantas, adakah ketentuan perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebenarnya, aturan mengenai jangka waktu mempekerjakan TKA bukanlah hal baru, karena <strong>Pasal 42 ayat (4) </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> <strong>sebelum diubah oleh </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> juga sudah mengatur hal serupa.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adapun berdasarkan Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a93b3f624d48/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2017/appendices" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan</a> yang dimaksud dengan &ldquo;waktu tertentu&rdquo; adalah hubungan kerja berdasarkan <strong>perjanjian kerja untuk waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;)</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lantas apakah hak tenaga kerja asing sama dengan pekerja warga negara Indonesia jika terjadi pemutusan hubungan kerja?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Merujuk pada Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d688fd49d6cf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing</a> (&ldquo;Kepmenaker 228/2019&rdquo;), <strong>pilot termasuk jabatan yang dapat diduduki oleh TKA</strong>.<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, persyaratan bagi Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk menjadi pilot di perusahaan aviasi (penerbangan) Indonesia dan syarat bagi pemberi kerja untuk dapat mempekerjakan TKA tersebut sama seperti persyaratan untuk mempekerjakan TKA pada umumnya. Namun, perlu dicatat juga bahwa Kementerian Perhubungan juga memberikan syarat tambahan untuk jabatan pilot.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apa sajakah syarat-syarat tersebut?<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>
</div>


Syarat Mempekerjakan Pilot Asing di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, setiap pengguna atau pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) <strong>wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia</strong> di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika pengusaha ingin mempekerjakan TKA, harus diketahui bahwa ada jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh TKA, misalnya Direktur Personalia (<em>Personnel Director</em>), Manajer Hubungan Industrial (<em>Industrial Relation Manager</em>), Manajer Personalia (<em>Human Resource Manager</em>), dan lain-lain.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, untuk masing-masing industri, Menteri Ketenagakerjaan juga telah mengatur secara rinci jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh TKA. Ini berarti, Anda harus melihat pabrik tersebut bergerak di bidang atau industri apa dan apakah jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh TKA tersebut memang dapat diberikan kepada TKA.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Industri-industri apa saja yang dimaksud? Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian jabatannya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?

<td style="background-color:#cc99ff; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan Pasal 1 angka 12 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b39f552d29bd/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</a> (�PP OSS�), Nomor Induk Berusaha (�NIB�) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat pengaturan dalam PP OSS yang mensyaratkan kantor cabang di daerah harus memiliki NIB tersendiri atau berbeda dengan kantor pusatnya. NIB adalah identitas tunggal yang akan selalu melekat pada pelaku usaha. NIB juga sekaligus berisi mengenai informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai lokasi usaha/cabang.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perlukah Kantor Cabang Memiliki NIB Tersendiri?

Dua pembicara, Ratih Rulliyanti (kanan) dan Agung Sugiri Wibowo, dalam workdhop hukumonline tentang penggunaan TKA di Jakarta, Selasa (24/7). Foto: RES

Sekarang, masa berlaku RPTKA sesuai perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja asing (TKA). TKA sektor tertentu bisa rangkap jabatan.

Inilah 10 Aturan Baru Tata Cara Penggunaan TKA yang Perlu Dipahami

Beranda

Home

rptka

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#rptka