Konferensi pers Kementerian Keuangan soal Tindak Lanjut Penanganan Pegawai, Rabu (8/3). Foto: Kemenkeu

Berdasarkan hasil investigasi, Itjen Kemenkeu menemukan sejumlah pelanggaran Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN. 

Kemenkeu Jatuhi Sanksi PTDH Rafael Alun Trisambodo

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam hal ini, akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan atau berat pelanggarannya.

Sanksi bagi Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: RES 

Polri belum bisa memastikan apakah sanksi etik yang akan dijatuhkan sama seperti Ferdy Sambo yakni pemberhentian dengan tidak hormat atau yang lain (demosi). 

Polri: Sanksi Etik Bharada E Tunggu Vonis Pengadilan

Ilustrasi polusi di sungai. Foto: pexels.com

Para tergugat berbagi tanggung jawab sesuai kontribusinya terhadap pencemaran. Para penggugat tetap harus membuktikan adanya bahan atau polutan yang menimbulkan kerugian.

Peluang dan Tantangan Penerapan Market Share Liability dalam Kasus Pencemaran

Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Kominfo dan FHUI dengan tajuk Tantangan Era Digital: Santernya Kasus Fraud Di Industri Jasa Keuangan Indonesia, Kamis (13/10). Foto: FNH

Pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang menjadi pusat keuangan dunia dalam menekan kejahatan di sektor keuangan, baik konvensional maupun digital. Orientasi hukuman tidak berfokus pada pidana, namun pengembalian hingga 2-5 kali lipat dari total kerugian yang diderita oleh korban.

Perlu Perubahan Orientasi Sanksi untuk Kejahatan Sektor Keuangan

Menkominfo Johnny Gerard Plate menyerahkan naskah RUU PDP kepada pimpinan DPR usai disetujui menjadi UU, Selasa (20/9/2022). Foto: RES

Ada banyak pengaturan dalam UU PDP.  Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran.

Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi

Ketidakpatuhan negara terhadap keputusan Mahkamah Internasional merupakan pelanggaran hukum internasional. Namun, di lain sisi tidak ada satupun entitas yang dapat memaksakan pelaksanaan hukum internasional terhadap suatu negara. Walau demikian, tetap terdapat sanksi dan tanggung jawab bagi negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional, salah satunya travel warning.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sanksi Travel Warning Jika Tak Patuhi Keputusan Mahkamah Internasional

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi yang mengatur serta bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Aturan Hukum Pencabutan Izin Usaha

Beranda

Home

sanksi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#sanksi