<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#222222">Sepanjang sanksi administratif yang berbentuk denda tersebut didasari oleh undang-undang khusus yang mengaturnya, maka sanksi denda administratif dapat dikategorikan sebagai piutang yang diistimewakan (piutang preferen) dan dibayarkan lebih dahulu daripada piutang konkuren.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Apakah Denda Administratif Termasuk Piutang Preferen?

Menkominfo Johnny Gerard Plate menyerahkan naskah RUU PDP kepada pimpinan DPR usai disetujui menjadi UU, Selasa (20/9/2022). Foto: RES

Ada banyak pengaturan dalam UU PDP.  Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran.

Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi

Tidak hanya itu, KY telah menerima 385 laporan masyarakat dan 179 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada triwulan pertama tahun 2022.

KY Rekomendasikan Sanksi Bagi 9 Hakim

<p>Paksaan pemerintah (<em>bestuursdwang</em>) merupakan tindakan nyata (<em>feitelijk handeling</em>) oleh penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.</p>

<p>Ketentuan paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif dapat dijumpai di antaranya dalam Pasal 508 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6031ffa046533/peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-2021">PP 22/2021</a> yang merupakan peraturan pelaksana <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/undangundang-nomor-32-tahun-2009/document">UU PPLH</a>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia

<p>Sebelumnya, wewenang penanganan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;) berada pada Pengadilan Negeri. Tapi, kini hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Niaga, sebagaimana diamanatkan oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> yang mengubah dan menghapus sebagian ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;).</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Keberatan Atas Putusan KPPU, ke Pengadilan Negeri atau Niaga?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (&ldquo;raskin&rdquo;) memerlukan peran dari Perusahaan Umum BULOG. Meski demikian, dalam hal terjadi pengurangan porsi raskin secara sepihak termasuk juga perubahan data Rumah Tangga Sasaran, bukan merupakan kewenangan BULOG, melainkan menjadi <strong>kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan</strong>.</p>

<p>Sehingga, petugas atau perangkat desa yang mengurangi porsi raskin secara sepihak dikenai<strong> sanksi administratif</strong>. Sanksi apakah itu?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Porsi Raskin Dikurangi Sepihak, Ini Sanksinya!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Benih lobster kini dapat diekspor dengan batasan tertentu berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ef5813e8f09b/peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-12-permen-kp-2020-tahun-2020?r=0&amp;q=PENGELOLAAN%20LOBSTER%20(PANULIRUS%20SPP.),%20KEPITING%20(SCYLLA%20SPP.),%20DAN%20RAJUNGAN%20(PORTUNUS%20SPP.)%20DI%20WILAYAH%20NEGARA%20REPUBLIK%20INDONESIA&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (<em>Panulirus Spp</em>.), Kepiting (<em>Scylla Spp</em>.), dan Rajungan (<em>Portunus Spp</em>.) di Wilayah Negara Republik Indonesia</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pelaksanaannya tetap dikawal dengan ketentuan sanksi administratif bagi pelanggarnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dasar Hukum yang Membatasi Ekspor Benih Lobster

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi 2 yaitu <strong>BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</strong>. Masing-masing memiliki ketentuan kewajiban pendaftaran yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bagi setiap orang maupun pemberi kerja selain penyelenggara negara akan dijatuhi sanksi administratif apabila tidak mendaftarkan diri ke BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara umum, <strong>sanksi administratif</strong> tersebut berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ancaman Sanksi Administratif Jika Tak Mendaftar BPJS

Beranda

Home

sanksi-administratif

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#sanksi administratif