<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Demosi karyawan secara singkat berarti penurunan jabatan karyawan. Pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang melarang demosi karyawan beserta penurunan upahnya. Namun demikian, pengusaha perlu membuktikan alasan yang kuat ketika melakukan demosi.</span><span style="color:black"> Bagaimana dasar hukumnya?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Demosi Karyawan karena Target Tidak Tercapai

Hak-hak istri yang menggugat cerai suami hingga 11 asas kepailitan yang diketahui turut dibahas Klinik Hukumonline.

Jerat Pasal Perusakan Hingga Cara Hitung Upah Lembur

<p>Struktur dan skala upah&nbsp;adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Struktur dan skala upah ini digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah di perusahaan yang bersangkutan.</p>

<p>Lantas, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di bawah ini.</p>


Mau Menyusun Struktur dan Skala Upah? Perhatikan 5 Hal Ini

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Komponen upah yang diterima oleh pekerja dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Lantas, berapakah minimal persentase upah pokok yang seharusnya diterima oleh pekerja?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


4 Komponen Upah Karyawan dan Rumus Hitungnya

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai (persentase) kenaikan upah secara eksplisit. Namun, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dan pengusaha meninjau upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Bagaimana caranya agar pekerja mengetahui struktur dan skala upah tersebut?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Kenaikan Gaji Menurut UU Cipta Kerja

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Upah harus <strong>dibayarkan seluruhnya</strong> pada setiap periode atau per tanggal pembayaran yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja. Terhadap pengusaha yang terlambat atau tidak membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dikenakan <strong>denda</strong>.<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meski demikian, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</a> mengatur alternatif cara pembayaran bagi pengusaha yang tidak sanggup membayar upah secara bulanan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Perusahaan Membayar Gaji dengan Mencicil?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pengusaha <strong>dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum</strong>. Kesepakatan mengenai upah yang lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan <strong><u>batal demi hukum</u></strong> dan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Akan tetapi, khusus bagi usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian atas ketentuan upah minimum. Bagaimana bunyinya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada praktiknya, pengusaha akan meninjau upah pekerja secara berkala (biasanya per tahun). Namun, peraturan perundang-undangan tidak menentukan berapa persentase kenaikan upah secara berkala, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah peninjauan upah dilaksanakan dengan <strong>memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Aturan Kenaikan Upah Secara Berkala

Beranda

Home

skala-upah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#skala upah