<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pesan yang dikirim ke banyak tujuan (<em>broadcast</em>) sebagaimana Anda maksud merupakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium). Adakah ketentuan yang mengatur perihal pengiriman SMS Premium kepada para pelanggan? Apa yang bisa dilakukan pelanggan jika merasa terganggu dengan kiriman SMS tersebut?</p>
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>


Terganggu SMS <i>Broadcast</i> dari <i>Provider</i>? Begini Hukumnya

<p>Pada dasarnya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (&ldquo;PUJK&rdquo;), yang dalam hal ini adalah bank, <strong>dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan, termasuk Kredit Tanpa Anggunan (KTA), kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen</strong>.</p>

<p>Penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi seperti telepon, <strong><em>text message</em></strong>, <em>email</em> oleh PUJK hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen.</p>

<p>Jika Anda merasa terganggu, <strong>Anda dapat melaporkan PUJK yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jika Terganggu SMS Penawaran Produk/Jasa Keuangan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengupayakan cara-cara kekeluargaan. Misalnya dengan Anda dan suami Anda berbicara baik-baik dengannya dan meminta agar laki-laki tersebut tidak mengganggu Anda lagi karena Anda sudah menikah. Jika upaya itu gagal, langkah hukum dapat dilakukan lebih lanjut.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai pengancaman yang dilakukan laki-laki tersebut, hal ini berpotensi melanggar Pasal 29 <em>jo</em>. Pasal 45B <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</span></a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;) dan perubahannya, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun perlu dicermati, bentuk ancaman dan dampaknya terhadap korban harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan dalam pedoman implementasi UU ITE.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum Jika Diganggu Pria Beristri Lewat SMS dan Telepon

Ilustrasi: HOL

Aturan mengenai penawaran SMS dari perusahaan provider telekomunikasi memang perlu dibuat oleh BRTI agar tidak mengganggu privasi dan kenyamanan konsumen.

LBH Konsumen Jakarta Ikut Dorong BRTI Keluarkan Regulasi Soal Spam SMS Iklan

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing. Foto: RES

Pengiriman SMS iklan yang dikirim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik nomor maka pengirim telah melanggar Pasal 26 UU ITE.

Advokat Usul Ada Regulasi Soal SMS Iklan yang Mengganggu Konsumen

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebagai pengunggah <em>capture/screenshot </em>dari isi SMS untuk di-<em>share </em>di beberapa media sosial yang Anda sebutkan itu, Anda perlu berhati-hati atas konten yang Anda unggah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya perbuatan yang Anda lakukan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur dalam Pasal 27 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maupun pemerasan dan/atau pengancaman), maka perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Mengunggah <i>Screenshot</i> SMS Menjengkelkan ke Media Sosial

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan mantan suami Anda yang menyebarkan foto privasi (foto telanjang) Anda berupa dokumen cetak secara hukum dapat dipidana berdasarkan delik tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. <span style="color:#222222">Selain itu</span> juga dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU ITE�) sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 - PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU 19/2016�) apabila dikirim melalui media elektronik. Alternatif lain juga dapat menggunakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 <a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/node/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan, untuk teror sebagaimana yang Anda maksud, jika teror (baik berbentuk informasi/dokumen elektronik maupun hasil cetaknya) tersebut diasumsikan mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, maka perbuatan tersebut dapat dijerat berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Ingin Memperkarakan Mantan Suami Karena Teror SMS

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (�TPPO�), aturannya mengacu pada <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a></u></span> (�UU 21/2007�). Terhadap kasus TPPO (termasuk di sosial media), aturan yang digunakan secara khusus adalah UU 21/2007, bukan <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a></u></span> (�UU ITE�) dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut hemat kami, UU ITE dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO dalam kaitannya dengan alat bukti elektronik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Pelaku Perdagangan Orang di Sosmed Dijerat UU ITE?

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#sms

Terganggu SMS Broadcast dari Provider? Begini Hukumnya