Untuk melakukan pengumpulan sumbangan, yayasan harus memiliki izin pengumpulan sumbangan/izin pengumpulan uang atau barang (&ldquo;PUB&rdquo;). Selain itu, terdapat batasan persentase penggunaan hasil pengumpulan sumbangan oleh penyelenggara. Jika penyelenggara melanggar ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615d2580f3a91/peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permensos_8_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permensos 8/2021</a> dan peraturan perundang-undangan terkait, maka izin PUB dapat dicabut.

Terkait dengan pencabutan izin yayasan, apabila yayasan terbukti melakukan penyelewengan dana, maka dapat dijadikan alasan permohonan pembubaran yayasan ke pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?

Undang-Undang mengenai pengumpulan sumbangan nyaris tak tersentuh gagasan revisi selama puluhan tahun.

World Giving Index dan Regulasi Pengumpulan Sumbangan di Indonesia

Ilustrasi zakat sebagai pengurang pajak. Foto: pexels.com

Zakat juga dikategorikan menjadi keuangan negara. Selain itu, zakat juga bisa digunakan sebagai pengurang pajak.

Dinamika Zakat, Pengurang Pajak dan Keuangan Negara

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Arief Budiman saat merilis desain kotak suara yang baru di kantor KPU Pusat di Jakarta, Senin (7/8). 

Parpol wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Partai Mana Paling Banyak Dapat Sumbangan Dana Kampanye? Simak Daftarnya

Dasar Hukum yang Melarang Meminta Sumbangan di Jalan

Kasus penggalangan dana lewat rekening yayasan menjadi bahan diskusi di FHUI, Kamis (16/3). Foto: EDWIN

Penggunaan UU Yayasan tidak layak. Apalagi menggunakan rezim pencucian uang.

Catatan Akademisi atas Kasus Penggunaan Rekening Yayasan

Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International Ervan Adi Nugroho (sebelah kanan) saat bersaksi dalam sidang perkara suap Doddy Aryanto Supeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/8). Foto: NOV

Hakim minta Presiden Direktur Paramount jujur dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hakim Nilai Keterangan Presdir Paramount Soal Sumbangan Rp50 Juta Tak Masuk Akal

Beranda

Home

sumbangan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#sumbangan