#tata negara
Mudik, Jalan Tol dan Etalase Kultur Hukum Kita
Soal kultur hukum, diakui atau tidak, kita masih memandang sebelah mata. Jarang disentuh, apalagi di...
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU...
Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan
Pedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam Permenkumham 36/2016 yang memuat k...
Ini 4 Program Kerja Utama APHTN-HAN Setahun Terakhir
Mulai dari kelengkapan dan pengembangan keorganisasian; pengembangan ilmu HTN-HAN, kurikulum, dan pe...
Rakernas APHTN-HAN Resmi Dibuka, Ini Dua Tantangan Bagi Anggota
Ketua Umum APHTN HAN Prof. M Guntur Hamzah saat pidato pembukaan Rakernas APHTN HAN Tahun 2022 di Ba...
Perbedaan DPD dan DPRD
Meskipun sama-sama berdomisili di daerah masing-masing, perbedaan DPD dan DPRD dapat kita lihat...
Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden
Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujua...
Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda
Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ld...