Onrechtmatige daad adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa maka menggunakan istilah onrechtmatige overheidsdaad.

Lantas, pengadilan mana yang berwenang mengadili onrechtmatige daad dan onrechtmatige overheidsdaad?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pendidikan Hukum Berkelanjutan DPN PERADI dan Hukumonline

Hukum acara ikut mengalami perubahan akibat perkembangan kewenangan dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan regulasi.

Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat dilakukan dua upaya yaitu upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Arifuddin. Foto: Istimewa 

Kewenangan pejabat berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan PTUN menghasilkan banyak sekali isu hukum yang bisa dikaji untuk skripsi.  

Hakim PTUN Ini Berbagi Isu Hukum Tata Usaha Negara, Menarik untuk Skripsi!

Asas hukum merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dalam melaksanakan hukum acara peradilan tata usaha negara, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Setidaknya, terdapat 7 asas yang khusus berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, salah satunya asas praduga rechtmatig. 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Ilustrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Foto: pexels.com

Dalam peradilan tata usaha negara, kekuasaan kehakimannya dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, simak selengkapnya.



Tugas PTTUN dan PTUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (&ldquo;PTUN&rdquo;), tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang&nbsp;digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan penggugatnya adalah seseorang atau&nbsp;badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Menurut Pasal 30 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</a> wewenang dan tugas Jaksa, di antaranya adalah:

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Setelah mengetahui apa itu tugas Jaksa, perlu Anda pahami sebutan Jaksa Pengacara Negara (&ldquo;JPN&rdquo;) dalam perkara perdata atau tata usaha negara ternyata dapat dilihat secara rinci dalam huruf C Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab1e07e8bc7a/nprt/lt51cad7dc5034d/peraturan-jaksa-agung-nomor-per-018-a-ja-07-2014-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</a> yang menjelaskan mengenai 5 tugas jaksa atau dalam hal ini JPN, yaitu:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Bantuan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pertimbangan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pelayanan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Penegakan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Tindakan Hukum</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

Beranda

Home

tata-usaha-negara

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tata usaha negara