DPD bersama jajaran Kemenkumham usai menggelar rapat terkait persoalan keimigrasian di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (17/1/2023). Foto: RFQ

Kendati banyak kendala yang dihadapi keimigrasian akibat luasnya geografis Indonesia, pengawasan tetap dilakukan mulai sektor darat, laut, dan udara.

Perlu Pengawasan Ketat Keluar Masuknya Warga Asing 

Tujuan keadilan sosial dalam hukum ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui perlindungan kepada pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Lantas, apa saja prinsip dan bentuk perlindungan tenaga kerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja

Mogok kerja (strike) adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Sedangkan penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan. Keduanya dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan kedua belah pihak. Namun, dalam menjalankan strike maupun lock out terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pekerja/serikat pekerja dan pengusaha/instansi. Apa saja persyaratan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenali Aturan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

Ilustrasi 

Bila kebijakan dilakukan serampangan, malah semakin menyuburkan praktik-praktik penyelundupan WNI masuk secara ilegal.

Keputusan Moratorium PMI ke Malaysia Harus Terukur 

Dalam wawancara khusus, Dubes RI untuk Maroko mengungkapkan beragam masalah hukum bagi WNI. Tercatat, Maroko juga menjalin kerja sama yang intens dengan MA RI.

Berbagai Permasalahan Hukum WNI di Maroko

Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/undangundang-nomor-21-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a>. Aturan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.

Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a250cfb3f41c" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</a>, harus dilindungi berlandaskan anti perdagangan manusia dengan memberikan pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking

Penggunaan Pasal Percobaan untuk Tindak Pidana Terkait Ketenagakerjaan

Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Permohonan Pembuatan Paspor

Beranda

Home

tenaga-kerja-indonesia

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tenaga kerja indonesia