Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Ilustrasi tanda tangan elektronik. Foto: pexels.com

Dalam praktiknya di Indonesia, pemakai jasa PSrE tidak bisa sesuka hati menggunakan PSrE yang berbeda dalam satu dokumen elektronik.

Antisipasi Penyangkalan Transaksi Elektronik dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Foto: RES

Kondisi demografi Indonesia yang sebagian besar berusia muda, transformasi digital merupakan suatu keharusan.

Menteri BUMN: Digitalisasi Pembayaran Dorong Transparansi Transaksi 

Webinar Hukumonline bertajuk Efektivitas dan Legalitas Tanda Tangan Elektronik dan E-Meterai dalam Transaksi Keuangan di Indonesia, Kamis (28/7).

Meskipun TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikai diakui secara hukum di Indonesia, namun perbedaan dari kedua jenis tersebut berada di nilai pembuktiannya.

Alasan Hukum Tanda Tangan Elektronik Perlu Disertifikasi 

Webinar Peradi bertema 'Perspektif Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi Elektronik' pada Jumat (1/7). Foto: istimewa. 

Pada Jumat (1/7), Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi bekerja sama dengan PT Pusat Pengembangan Hukum Bisnis Indonesia (PPHBI) mengadakan webinar bertema ‘Perspektif Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi Elektronik’.

Perspektif  Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi Elektronik 

#Begini Hukumnya dari YouTube Klinik Hukumonline.

Mencuri Wi-Fi Orang Lain Ini Hukumnya

Ilustrasi alat bukti elektronik. Foto: unsplash.com

Informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Syarat Sah Alat Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Hukumonline menyelenggarakan webinar Perkembangan Perbankan Digital dan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Bank Digital, Selasa (26/4). Foto: RES

Masyarakat harus mengubah cara pandang dari konvensional. Saat ini, teknologi informasi menjadi inti bisnis suatu layanan usaha.  

Memahami Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Bank Digital

Beranda

Home

transaksi-elektronik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#transaksi elektronik