Dialog HUT ICEL ke-30 bertema 'Mewujudkan Hukum Perubahan Iklim yang Berkeadilan: Pembelajaran dari Gerakan Hukum Lingkungan Indonesia Masa ke Masa' pada Kamis (24/8), di The Club at Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Foto: istimewa.

Secara konsisten, ICEL berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif); jaringan masyarakat sipil, dan akademisi.

Bersama-sama Mewujudkan Komitmen Mengatasi Dampak Perubahan Iklim 

Atas kasus yang menimpa PT ARS (Angin Ribut Sekali), Anda perlu memastikan terlebih dahulu apakah identitas PT ARS tersebut benar ditujukan kepada PT Angin Ribut Sekali. Apabila di dalam putusan tersebut nama PT, nama direksi atau kuasanya, dan alamat PT-nya berbeda dengan identitas PT Angin Ribut Sekali, maka putusan tersebut tidak mengikat PT Angin Ribut Sekali karena bukan termasuk para pihak dalam putusan.

Lalu, bagaimana jika terdapat typo atau salah ketik identitas dalam putusan pengadilan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Putusan Pengadilan Terdapat Typo Identitas Para Pihak

Sekretaris MA Hasbi Hasan. Foto: RES

Hakim tunggal yakin KPK memiliki dua alat bukti yang sah dan telah sesuai prosedur dalam penetapan tersangka terhadap pemohon. 

Upaya Praperadilan Hasbi Hasan Kandas

Terdapat tiga upaya yang bisa dilakukan terpidana setelah divonis hukum mati.

3 Upaya Hukum Setelah Vonis Pidana Mati

Sama seperti dalam hukum acara pidana, upaya hukum perdata terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. &nbsp;Perlawanan (verzet), banding, kasasi merupakan contoh upaya hukum biasa. Sedangkan peninjauan Kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan contoh upaya hukum luar biasa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Catat! Ini 2 Macam Upaya Hukum Perdata

Upaya hukum banding, kasasi, dan verzet termasuk dalam upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet

Sebelumnya, wewenang penanganan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;) berada pada Pengadilan Negeri. Tapi, kini hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Niaga, sebagaimana diamanatkan oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> yang mengubah dan menghapus sebagian ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keberatan Atas Putusan KPPU, ke Pengadilan Negeri atau Niaga?

HukumonlineÂ menggelar seminar secara daring dengan mengangkat tema Due Process of Law dan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Hukumonline menggelar seminar secara daring dengan mengangkat tema Due Process of Law dan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Pasca UU Cipta Kerja

Beranda

Home

upaya-hukum

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#upaya hukum