Perppu Cipta Kerja dan Problem Meaningful Participation dalam Pembentukan UU
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur tentang bagaimana pelaksanaan partisipasi ...
Mengapa "Pengaturan Alih Daya" Menjadi Harus Di-Perppu-kan?
Tidak tepat jika digunakan alasan kegentingan memaksa dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja dikorelas...
Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai Sebagai Langkah Inkonstitusional
Bentuk pengabaian terhadap putusan MK yang menekannya perlunya penerapan meaningful participation. P...
Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah
Kebutuhan mendesak melihat situasi global dan perekonomian nasional. Dalih pemerintah penerbitan Per...
Perubahan Aspek Formil Penanganan Perkara Persaingan Usaha Pasca UU Ciptaker
Mulai dari perubahan forum dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga; jangka waktu pemeriksaan menj...
Melihat Sentimen UU Cipta Kerja dari Twitter dan YouTube
Sentimen terbanyak baik dari Twitter maupun YouTube pada saat sebelum putusan MK.
Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya
Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (“IMB”) dalam UU Cipta Kerja sudah ti...
Nasib Tanah Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat dalam UU Cipta Kerja
Dengan adanya Ranperda terkait dengan tanah ulayat yang khususnya di Sumatera Barat, diharapkan dapa...