​​​​​​​UU Kekarantinaan Kesehatan menghendaki adanya keselarasan tindakan dalam keadaan darurat Kesehatan.

PPKM Darurat dan Problem Pilihan Kebijakan Pemerintah Sejak Awal Pandemi

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Terdapat beberapa alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) yang mungkin dijadikan alasan untuk mem-PHK karyawan yang menolak vaksinasi COVID-19, yaitu :</div>

<ol>
	<li>
	<div>Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanian kerja, peraturan perusahaan (&ldquo;PP&rdquo;) atau perjanjian kerja bersama (&ldquo;PKB&rdquo;);</div>
	</li>
	<li>
	<div>Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Alasan PHK&nbsp; lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jika unsur-unsur dalam alasan tersebut tidak terpenuhi, maka PHK yang dilakukan dengan alasan karyawan menolak vaksinasi COVID-19 <strong>tidak didasarkan atas alasan yang sah</strong>, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan PHK.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Karyawan Menolak Vaksinasi COVID-19, Boleh di-PHK?

Lokasi pemeriksaan kendaraan oleh petugas pada saat PSBB diterapkan. Foto: RES

Bertujuan memperjelas tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan penduduk jika karantina wilayah diterapkan.

Dua Advokat Ajukan Judicial Review UU Kekarantinaan Kesehatan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yang salah satunya ditandai dengan penyebaran penyakit menular, yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan darurat sipil dapat ditetapkan dengan salah satu alasan, seperti karena keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau <u>akibat bencana alam</u>, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em><u>Corona Virus Disease </u></em><u>2019 pada dasarnya telah ditetapkan Presiden sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, bukan darurat sipil</u>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Perbedaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Darurat Sipil

Ilustrasi: Hol

Komnas HAM meminta Presiden dan jajarannya termasuk pemerintah daerah segera melakukan beberapa langkah nyata dalam melaksanakan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Dukungan untuk Pemerintah Terbitkan PP Karantina Wilayah

Beranda

Home

uu-kekarantinaan-kesehatan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu kekarantinaan kesehatan

PPKM Darurat dan Problem Pilihan Kebijakan Pemerintah Sejak Awal Pandemi

Karyawan Menolak Vaksinasi COVID-19, Boleh di-PHK?

Dua Advokat Ajukan Judicial Review UU Kekarantinaan Kesehatan

Perbedaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Darurat Sipil

Dukungan untuk Pemerintah Terbitkan PP Karantina Wilayah