Pemerintah dikategorikan melakukan PMH apabila Pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan baik terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit dan/atau terhadap rumah sakit.

Mungkinkah Pemerintah Bertanggung Jawab dalam Sengketa Medis?

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#222222">Aborsi adalah perbuatan atau tindakan menggugurkan kandungan. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi merupakan hal yang dilarang kecuali karena alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_36_2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Kesehatan</a>. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#222222">Lantas, apa hukumnya bagi orang yang menyuruh melakukan tindakan aborsi?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini Hukumnya 

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan saat konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Sabtu (11/03/2023) pekan kemarin. Foto: Istimewa

Antara lain merevisi UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan perlu membentuk aturan khusus sistem kefarmasian di Indonesia setingkat UU.

4 Rekomendasi Komnas HAM Cegah Kasus Gagal Ginjal Anak Berulang

Ilustrasi. Foto: pexels.com

Pada dasarnya sesuai KUHP perbuatan aborsi dilarang. Namun ada beberapa pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan.

Perjalanan Aturan Hukum Aborsi Legal di Indonesia

<p>Pada prinsipnya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien disebut hubungan kesepakatan terapeutik/perikatan terapeutik yang melahirkan aspek hukum <em>inspanning verbintenis</em>, yakni <u>ikhtiar sebaik-baiknya sesuai standar yang berlaku</u>. Hal tersebut mengingat, objek transaksi tersebut adalah <u>upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti</u>.</p>

<p>Hubungan tersebut melahirkan serangkaian hak dan kewajiban, di antaranya yakni <strong>dokter wajib melakukan tindakan kedokteran atas persetujuan yang diberikan pihak yang berhak</strong> (pasien/keluarganya) setelah yang bersangkutan mendapatkan penjelasan (<em>informed consent</em>). Selain itu, <strong>dokter juga wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran</strong>, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.</p>

<p>Jika kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Menuntut Dokter Jika Pasien Tidak Sembuh Total?

<p>Untuk menyikapi kelonjakan harga obat terapi COVID-19 di pasaran akhir-akhir ini, Menteri Kesehatan menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e6a836e74ef/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk0107-menkes-4826-2021-tahun-2021">Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi <em>Corona Virus Disease</em><em> 2019</em> (COVID-19)</a> yang mengatur lebih lanjut mengenai harga eceran tertinggi (&ldquo;HET&rdquo;) obat terapi COVID-19.</p>

<p>Sedangkan untuk oksigen, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai harga tertinggi untuk oksigen yang juga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.</p>

<p>Lalu, apa jerat hukum bagi pihak yang menimbun dan menjual dengan harga yang tidak wajar obat terapi COVID-19 dan oksigen di masa pandemi seperti ini?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Penimbun Obat Terapi COVID-19 dan Oksigen

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ambulans termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam keadaan darurat <strong>wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dilarang menolak pasien</strong>. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</a>, dan <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> apabila orang yang tidak diselamatkan itu meninggal.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Sanksi bagi Sopir Ambulans yang Tak Mau Angkut Korban Kecelakaan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya bedah plastik boleh saja dilakukan untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan bahkan untuk kecantikan sekalipun karena itu adalah hak seseorang. Yang tidak boleh dilakukan apabila operasi plastik tersebut untuk mengubah identitas</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut <strong>Arsil </strong>peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), bedah plastik dan rekonstruksi yang mengubah identitas dapat menjadi pidana ketika:</div>

<ol>
	<li style="text-align:justify">
	<div>dilakukan tanpa persetujuan;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>tujuannya bersifat melawan hukum, yaitu bertujuan untuk menyamarkan asal usul penampilan secara sedemikian rupa terutama untuk menghindari jerat hukum.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Aturan Hukum Mengenai Bedah Plastik 

Beranda

Home

uu-kesehatan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu kesehatan