<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#212529">Suatu permohonan pendaftaran merek bisa ditolak oleh <a href="https://www.hukumonline.com/kamus/d/direktorat-jenderal" style="color:blue; text-decoration:underline">DJKI</a> jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#212529">Lalu bagaimana langkah hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini

Komika Indonesia Ajukan Pembatalan Merek â€˜Open Mic Indonesiaâ€™. Foto: Istimewa

Sesuai dengan pasal 20 huruf f UU Merek, berbunyi bahwa Merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Komika Indonesia Ajukan Pembatalan Merek ‘Open Mic Indonesia’

Kata umum atau deskriptif dapat dijadikan suatu merek apabila merek tersebut merupakan merek sekunder (secondary brand) yang menjadi daya pembedanya.

Ingat, Kata Umum Tak Boleh Sembarangan Didompleng Sebagai Merek Dagang

Sumber: Humas.polri.go.id

Tren Citayam Fashion Week berujung Pendaftaran Merek, Ini Hal yang Perlu diketahui tentang Pendaftaran Hak Merek! 

Tren Citayam Fashion Week Berujung Pendaftaran Merek: Bagaimana Dasar Hukumnya?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>Pelindungan hukum</strong> yang diberikan bagi <strong>merek terdaftar</strong> berlaku<strong> untuk jangka waktu 10 tahun </strong>sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Atas penggunaan tanpa hak atas merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan <strong>gugatan melalui Pengadilan Niaga</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, penggunaan tanpa hak atas merek yang demikian juga dapat dikenakan <strong>sanksi pidana penjara dan/atau denda </strong>menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Adakah Hukuman Jika Tak Sengaja Menggunakan Merek Pihak Lain?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan merek terdaftar, maka wajib mendapatkan izin dari pemilik merek. Jika tidak maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hukum merek tidak mengenal adanya <em>&lsquo;Fan Art&rsquo;</em>. Apabila ada orang yang menggunakan merek yang terdaftar tanpda izin maka Pasal 83 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/13/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis</a><strong> </strong>mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Memakai Merek Terdaftar untuk Baju Edisi Khusus

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/884/node/13/undangundang-nomor-14-tahun-1997" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek</a>. Aturan tersebut telah diganti dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/300/node/13/undangundang-nomor-15-tahun-2001" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek</a> yang kemudian dicabut dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/13/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 - MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a> (&ldquo;UU MIG&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu pertimbangan diundangkannya UU MIG pada tanggal 25 November 2016 adalah karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <u>masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat</u> di bidang merek dan indikasi geografis serta <u>belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional</u> sehingga perlu diganti.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengacu kepada asas hukum <em>lex specialis derogat lex generalis</em> (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), dengan telah diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/13/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis</a> (<em>lex specialis</em>), Pasal 481 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (<em>lex generalis</em>) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek, termasuk dalam kasus pembelian tas &ldquo;KW&rdquo; oleh konsumen ini.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain harus membuktikan adanya unsur kesengajaan konsumen dalam membeli dan menyimpan barang (palsu), penegak hukum juga harus membuktikan bahwa barang (palsu) tersebut &lsquo;diperoleh dari kejahatan&rsquo;.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Apakah Pembeli Tas 'KW' Bisa Dipenjara?

Beranda

Home

uu-merek

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu merek