Pakar Hukum Humaniter Internasional FH Universitas Diponegoro Dr. Joko Setiyono. Foto: FKF

Kebijakan terintegrasi yang dimaksudkan ialah dengan membuat intrumen hukum nasional, ratifikasi, kerja sama internasiona, serta membentuk lembaga nasional dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. 

Pentingnya Kebijakan Tertintegrasi untuk Tanggulangi Terorisme

Benar. Terdapat kesamaan kerakteristik kejahatan terorisme dengan pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, masing-masing tetap memiliki karakteristik tersendiri.

Kasus bom Bali sebagaimana Anda sebutkan tidak dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan jelas merupakan kejahatan terorisme. Mengapa?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?

Rapat paripurna pengesahan RUU Terorisme menjadi UU di Gedung Parlemen, Jum'at (25/5). Foto: RES 

DPR mengimbau pemerintah untuk melaksanakan amanat UU ini sebaik-baiknya sesuai kebutuhan yang sudah diputuskan bersama. 

Penanganan Terorisme Harus Berpijak pada Dua Hal Ini

Rapat Paripurna menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang. Foto: RES

Unsur motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan yang harus dibuktikan dalam definisi terorisme tersebut dinilai bermasalah. Dalam hukum pidana, delik (tindak pidana) ini menjadi delik politik.

Begini “Cacat” Definisi Terorisme yang Disepakati DPR

Suasana penanganan teror bom. Foto: RES 

Dengan penguatan UU Terorisme, bisa diantisipasi kemungkinan bahwa pelaku yang sudah dinyatakan insyaf tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 

Berkaca Pada Kasus Bom di Samarinda, UU Terorisme Penting Direvisi 

Polisi melakukan pemeriksaan dalam kasus bom pospol Sarinah. Foto: RES

Butuh aturan detail mengenai operasi militer selain perang sebagaimana diamanatkan UU TNI. 

Penanganan Terorisme Tetap Harus Merujuk Sistem Peradilan Pidana

Polisi menangani aksi terorisme di kawasan Sarinah, Januari 2016. Foto: RES

Pelibatan TNI sebatas tugas perbantuan. Kalau terlibat terlalu jauh bisa merusak sistem peradilan pidana.

Saran Busyro Muqoddas untuk Revisi UU Terorisme

Bagaimana Pidana Bagi Anak yang Terlibat Terorisme?

Beranda

Home

uu-terorisme

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu terorisme