Unsur diketahuinya (with knowledge) yang dalam doktrin hukum pidana memiliki padanan berupa adanya kesengajaan (dolus), berbeda dengan unsur patut diduganya yang memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana sebagai kelalaian/kealpaan (culpa).

Menyoal Keadilan dari Unsur Patut Diduga dalam TPPU Pasif

Tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus

Perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara Pasal 3 dan Pasal 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU TPPU</a> adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni.

Dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya mens rea untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (actus reus) pencucian uang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan

Untuk menarik dana pencucian uang yang ditempatkan di luar negeri ke Indonesia kembali, maka diperlukan beberapa upaya hukum. Pertama, perlu adanya perjanjian bilateral atau multilateral antar negara dan kedua, perlu kerja sama institusi penegak hukum antar negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menarik Dana Pencucian Uang yang Ditempatkan di Luar Negeri

Penempatan keuntungan perusahaan yang bersumber dari tindak pidana suap ke dalam kas perusahaan dan kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran bonus karyawan, merupakan salah satu modus operandi pencucian uang yang dikenal dengan metode penggabungan (integration).

Apabila pekerja di perusahaan tersebut telah mengetahui atau menduga bahwa gaji/bonus yang ia terima bersumber dari tindak pidana suap, maka penerimaan gaji/bonus dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur dan diancam pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?

Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih dan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan melakukan penyidikan.

Dua Pasal TPPU Minta Ditafsirkan Seperti Ini  

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Dua hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion.

MK Tolak Permohonan Mantan Kapuspenkum Kejagung

MK diminta hati-hati memutuskan permohonan pengujian UU TPPU.

Ahli Dibatasi, Pengacara Akil Protes Hakim MK

Beranda

Home

uu-tppu

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu tppu