Jika mempekerjakan melebihi waktu kerja, pengusaha&nbsp;wajib membayar upah kerja lembur. Adapun upah lembur pada dasarnya&nbsp;dihitung berdasarkan upah bulanan yang saat ini diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Lantas bagaimana cara menghitung upah lembur pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

Karyawan atau pekerja/buruh mempunyai hak untuk tidak bekerja pada hari-hari tertentu, baik libur mingguan, hari libur resmi, cuti tahunan, maupun istirahat panjang. Masing-masing aturan libur karyawan atau pekerja/buruh tersebut mempunyai syarat yang berbeda berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan 

Terdapat sejumlah poin penting yang menjadi sorotan serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil atas diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Poin Penting yang Menjadi Sorotan dalam Perppu Cipta Kerja

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi ketentuan waktu kerja wajib membayar upah lembur. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Sedangkan dalam pertanyaan Anda, pekerja diminta lembur mulai pukul 08.00-13.00 yakni selama 5 jam. Hal ini jelas melanggar ketentuan maksimal waktu kerja lembur sehari. Lantas, bagaimana hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langgar Waktu Lembur Maksimal 4 Jam Sehari, Ini Sanksinya

Untuk waktu kerja 5 hari dalam seminggu, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Bila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu tersebut, ia wajib membayar upah kerja lembur.

Jika upah kerja lembur tidak dibayar, hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan hak. Selain itu, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH 

Pada dasarnya, bagi pekerja swasta tidak ada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> yang secara tegas mengatur perbedaan waktu kerja pada bulan Ramadan atau hari keagamaan lainnya dengan hari-hari biasa lainnya. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, jam kerja selama bulan Ramadan bagi pegawai pemerintahan dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat atau menjadikan <a href="https://jdih.menpan.go.id/puu-1420-Surat%20Edaran%20Menpan.html">SE MENPAN RB 11/2022</a> sebagai pedomannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2022

Advokat sekaligus praktisi hukum ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, dalam Diskusi Interaktif Hukumonline 2022 bertema Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Day 1, Senin (28/03/2022). Foto: ADY

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dilakukan lebih dulu sebelum dilakukan perundingan bipartit.

Begini Perubahan Urutan PHK Setelah Terbit UU Cipta Kerja

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika dikaitkan dengan jam kerja Anda yang bekerja mulai jam 07.00 � 17.00 dengan asumsi terdapat waktu istirahat selama 1 (satu) jam atau dengan kata lain bekerja selama 9 (sembilan) jam per hari, maka waktu kerja Anda tersebut tidaklah melanggar ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17829/node/161/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-no-kep-234_men_2003-tahun-2003-waktu-kerja-dan-istirahat-pada-sektor-usaha-energi-dan-sumber-daya-mineral-pada-daerah-tertentu" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003 tentang Waktu� Kerja� dan� Istirahat� Pada� Sektor� Usaha� Energi� dan� Sumber� Daya� Mineral� Pada� Daerah� Tertentu</a> (�Kepmenakertrans 234/2003�). Sebab Pasal 2 huruf c, f, i, dan l Kepmenakertrans 234/2003 secara tegas memperbolehkan adanya jam kerja 9 (sembilan) jam dalam 1 (satu hari). Sehingga dengan demikian waktu jam kerja Anda sah menurut hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu bagaimana dengan waktu istirahatnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perbandingan Waktu Kerja dengan Waktu Istirahat Karyawan Sektor Pertambangan

Beranda

Home

waktu-kerja

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#waktu kerja